Inspirasa.co – Persoalan layanan BPJS kesehatan gratis kembali menjadi sorotan DPRD Bontang. Selain masih banyak warga yang belum tercover program jaminan kesehatan, pemerintah daerah juga diminta segera mengantisipasi potensi kekurangan anggaran agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
Sorotan itu mencuat dalam rapat bersama pemerintah daerah, Senin (11/5/2026). Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, menilai persoalan BPJS tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 3.800 data warga yang diajukan untuk mendapatkan program BPJS gratis. Namun, baru sekitar 1.918 warga yang dinyatakan tercover. Artinya, masih ada ribuan warga lain yang belum memperoleh kepastian jaminan kesehatan.
Menurut Yusuf, masyarakat tidak ingin dibebani persoalan administrasi saat membutuhkan layanan kesehatan. Apalagi kondisi sakit tidak bisa diprediksi kapan datangnya.
“Jangan sampai masyarakat baru dijelaskan soal kendala administrasi ketika mereka sedang sakit dan membutuhkan pelayanan,” tegasnya.
Politisi PKB itu meminta pemerintah lebih fleksibel dalam mengambil kebijakan. Sebab, aturan seharusnya tidak menjadi penghambat masyarakat untuk memperoleh akses kesehatan.
Ia juga menyoroti perlunya langkah cepat dari Pemkot Bontang agar persoalan keterbatasan kuota maupun anggaran tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
“Kalau memang ada kendala di aturan, harus dicari solusi. Karena kesehatan ini kebutuhan mendasar masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bakhtiar Mabe, menjelaskan bahwa proses pengusulan peserta BPJS gratis masih terkendala pada tahap verifikasi di tingkat provinsi.
Menurutnya, pemerintah daerah sejauh ini hanya bertugas mengusulkan data calon penerima. Sementara keputusan akhir tetap berada di pemerintah provinsi.
“Ranah persetujuannya memang di provinsi. Kami di daerah hanya mengusulkan data masyarakat calon penerima,” ujarnya.
Bakhtiar menambahkan, kendala verifikasi tersebut membuat jumlah warga yang dapat tercover program belum maksimal, meski kuota yang tersedia sebenarnya cukup besar.
Kondisi ini pun memunculkan kekhawatiran di DPRD terkait potensi masyarakat tidak mampu yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan akibat belum aktifnya kepesertaan BPJS mereka.
Karena itu, legislatif meminta Pemkot Bontang segera menyiapkan langkah antisipasi, termasuk memastikan kesiapan anggaran dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi agar proses persetujuan data bisa lebih cepat. (BJS)
