Inspirasa.co – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Ditegaskan dalam kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat, tidak boleh disalahgunakan menjadi kesempatan memperpanjang libur akhir pekan.
Menteri Dalam Negeri Tito menyatakan, ASN tetap harus menjalankan tugas secara optimal meskipun bekerja dari luar kantor.
Pengawasan Ketat Berbasis Teknologi
Pemerintah pun melakukan pengawasan secara ketat dengan memanfaatkan teknologi untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Pemerintah akan memanfaatkan teknologi geo-location seperti yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19. Dimana melalui sistem ini, keberadaan ASN dapat dipantau selama jam kerja berlangsung.
“Kita bisa meyakinkan bahwa ASN itu benar-benar melaksanakan working from home dan kemudian handphone mereka juga diminta untuk aktif sehingga dapat diketahui lokasinya melalui geo-location,” kata Tito dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (3/4/2026).
Sektor Pelayanan Publik Tetap WFO
Meski demikian, kebijakan WFH tidak berlaku bagi seluruh ASN. Pegawai yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau working from office (WFO).
Layanan yang dimaksud mencakup sektor kedaruratan, ketertiban umum, kebersihan, persampahan, administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga pendapatan daerah.
Selain itu, pejabat di tingkat pemerintahan wilayah seperti camat dan lurah juga tidak mendapatkan kebijakan WFH.
“Camat dan lurah juga itu dikecualikan, artinya tetap melaksanakan working from office,” jelas Tito.
Evaluasi Dua Bulan
Tito menyatakan kebijakan ini akan terus dipantau dan dievaluasi. Dalam dua bulan ke depan, pelaksanaan WFH akan dikaji untuk menilai efektivitasnya, khususnya dalam mendukung efisiensi energi serta menjaga kinerja ASN.
Pemerintah daerah juga diminta menyampaikan laporan rutin setiap bulan terkait dampak serta efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
Melalui evaluasi berkelanjutan, lanjutnya, pemerintah berharap transformasi budaya kerja ASN dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Discussion about this post