Samarinda – Rencana penerapan parkir berlangganan di Samarinda dinilai belum cukup hanya dengan menyiapkan aturan. DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota memastikan sarana dan perangkat pendukung di lapangan benar-benar siap sebelum sistem baru tersebut dijalankan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan kesiapan teknis harus menjadi perhatian utama karena perubahan mekanisme parkir akan langsung bersentuhan dengan aktivitas masyarakat.
“Parkir berlangganan ini ide yang bagus untuk meningkatkan PAD dan menertibkan parkir. Tapi jangan sampai hanya ganti sistem saja tanpa kesiapan infrastruktur. Semua harus siap dulu, jangan terburu-buru,” ujar Deni, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan titik-titik yang akan masuk dalam sistem telah memiliki perangkat pendukung sesuai kebutuhan. Kesiapan tersebut juga mencakup petugas yang nantinya menjalankan mekanisme parkir di lapangan.
Deni menilai pemeriksaan sebelum penerapan penting untuk mengetahui bagian mana yang masih membutuhkan pembenahan. Dengan begitu, pemerintah dapat menyelesaikan kendala teknis lebih dahulu dan tidak membebankannya kepada masyarakat ketika sistem mulai berlaku.
Selain fasilitas fisik, kesiapan sistem pendukung juga harus diperhatikan. Mekanisme pembayaran, pendataan pengguna, hingga proses pengawasan perlu berjalan dalam satu sistem yang jelas agar tidak terjadi hambatan saat pelaksanaan.
Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan penerapan secara bertahap apabila seluruh komponen belum sepenuhnya siap. Uji coba dapat digunakan untuk melihat respons pengguna sekaligus menemukan persoalan teknis yang belum teridentifikasi.
Bagi Deni, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang telah dibuat. Pelaksanaan di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan tujuan penataan parkir benar-benar tercapai.
Karena itu, DPRD meminta Pemkot tidak memaksakan penerapan sebelum seluruh kebutuhan pendukung terpenuhi. Persiapan yang matang dinilai dapat mengurangi potensi persoalan dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun petugas parkir.
“Jangan sampai masyarakat sudah diminta mengikuti sistem baru, tetapi perangkat pendukungnya belum siap. Itu yang harus diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap seluruh persiapan dapat diselesaikan sebelum parkir berlangganan diterapkan secara penuh.
“Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, perubahan sistem diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan memberikan pelayanan parkir yang lebih baik bagi masyarakat,” tandasnya. (adv)
