Sangatta – Keberadaan personel perempuan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan penertiban dan pengawasan di lapangan.
Personel yang dikenal dengan sebutan Srikandi atau Praja Wanita tersebut tidak hanya menjadi pelengkap dalam setiap operasi, tetapi juga memiliki tugas khusus, terutama ketika berhadapan langsung dengan masyarakat perempuan.
Kepala Satpol PP Kutim, Fata Hidayat, menjelaskan, Praja Wanita memiliki fungsi tersendiri dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Salah satunya membantu pemeriksaan terhadap perempuan ketika petugas melakukan pengawasan di tempat hiburan malam (THM).
Menurutnya, kehadiran personel perempuan diperlukan untuk menjaga profesionalitas serta menghindari munculnya persepsi negatif saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung maupun pekerja perempuan.
“Kalau kami ke THM, Praja Wanita ini bertugas memeriksa para wanita. Karena kalau laki-laki yang memeriksa, nanti bisa dianggap pelecehan,” ujar Fata saat diwawancarai awak media, Kamis (19/11/2026).
Ia mengatakan, tugas Praja Wanita tidak terbatas pada operasi tempat hiburan malam. Mereka juga diterjunkan dalam berbagai kegiatan penertiban lainnya, termasuk pengawasan terhadap pedagang kaki lima (PKL).
Dalam kondisi tertentu, personel perempuan juga menjadi bagian penting ketika Satpol PP harus melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat, khususnya ibu-ibu.
Fata menilai, pendekatan yang dilakukan petugas perempuan dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih baik ketika menghadapi masyarakat perempuan dalam kegiatan penertiban.
Terlebih, kegiatan penegakan peraturan daerah tidak selalu berlangsung dalam situasi yang mudah. Terkadang petugas harus menghadapi masyarakat yang keberatan atau menunjukkan reaksi emosional ketika dilakukan penertiban.
Dalam situasi seperti itu, Praja Wanita dapat mengambil peran untuk melakukan pendekatan dan komunikasi secara lebih persuasif.
“Kalau berhadapan dengan ibu-ibu, mereka yang melakukan komunikasi. Setidaknya kalau ada masyarakat yang mengamuk dan itu perempuan, mereka yang menangani,” jelasnya.
Fata menegaskan, keterlibatan personel perempuan juga merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjalankan tugas agar setiap tindakan petugas tetap sesuai prosedur dan menghormati masyarakat.
Dengan pembagian tugas tersebut, Satpol PP berupaya memastikan kegiatan penertiban berjalan secara profesional tanpa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menyebutkan, personel perempuan tetap dilibatkan dalam berbagai operasi sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Keberadaan Praja Wanita diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas Satpol PP, terutama dalam kegiatan yang membutuhkan pendekatan khusus terhadap masyarakat perempuan.
Menurutnya, keberhasilan penegakan peraturan daerah bukan hanya ditentukan oleh ketegasan petugas, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Karena itu, setiap personel, baik Praja maupun Praja Wanita, memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung tugas Satpol PP menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.

















