TENGGARONG — DPRD Kutai Kartanegara memastikan akan ada penyelesaian terkait status Hak Guna Usaha (HGU) aset kepailitan eks Kalpataru Group yang menjadi persoalan masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyatakan pihaknya telah mempertemukan masyarakat dengan kurator dan pihak lawyer dalam rapat dengar pendapat (RDP). Hal itu disampaikannya di Ruang Rapat DPRD, Tenggarong, Kamis (19/11/2026).
Menurut Ahmad Yani, penyelesaian tersebut diharapkan sedikit mengurai persoalan masyarakat yang selama ini memiliki permasalahan Kalpataru di daerahnya masing-masing. Ia menjelaskan HGU tersebut sebelumnya diagunkan melalui pinjaman bank.
“Kita memastikan ada penyelesaian terkait HGU Kalpataru. Tentu, masyarakat kita di seluruh desa dan kecamatan yang memiliki persoalan Kalpataru di daerahnya masing-masing bisa sedikit terurai, karena tadi kita sudah mempertemukan dengan pihak kurator, bahkan dengan pihak lawyer juga. HGU itu sebelumnya diagunkan melalui pinjaman bank,” ujarnya.
Ahmad Yani menyatakan pihaknya telah menelusuri sejauh mana permasalahan tersebut, sehingga daerah dapat memutuskan langkah strategis yang akan diambil.
“Kita pastikan ini sedikit mengobati persoalan masyarakat. Kita juga sudah menelusuri sejauh mana permasalahannya, kemudian daerah bisa memutuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil,” katanya.
Usul Pencabutan HGU dan Perdamaian
Ahmad Yani menyampaikan dua langkah yang diusulkan dalam rapat. Pertama, bagaimana HGU dapat diusulkan untuk dicabut karena perizinannya sudah tidak ada lagi. Kedua, pihak kurator dengan masyarakat yang bersengketa dapat berdamai.
“Pertama, bagaimana caranya HGU itu bisa diusulkan untuk dicabut karena perizinannya sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, pihak kurator dengan masyarakat yang bersengketa itu bisa berdamai,” jelasnya.
Ia meminta pemerintah setempat menyelesaikan persoalan tersebut bersama-sama dengan cara yang baik. Menurutnya, perlu didiskusikan agar kepentingan masyarakat dapat berjalan sekaligus kepentingan kurator terkait proses kepailitan dapat bertemu, karena diakui ada perusahaan-perusahaan yang memiliki hak-hak kurator di sana.
“Pemerintah setempat kami mohon bisa menyelesaikan persoalan ini bersama-sama dengan cara yang baik, berdiskusi bagaimana kepentingan masyarakat bisa berjalan, kemudian kepentingan kurator terkait proses kepailitannya juga bisa bertemu. Karena diakui ada perusahaan-perusahaan yang selama ini juga memiliki hak-hak kurator di sana, dan itu memang menjadi tugasnya,” katanya.
Ahmad Yani menyebut dalam rapat telah disepakati agar tidak ada aksi tanpa kesepakatan dengan pemerintah setempat, sehingga semua pihak dapat menemukan titik temu.
“Supaya semuanya bisa menemukan titik temu, tentu tadi sudah kita sepakati bahwa jangan melakukan aksi tanpa ada kesepakatan dengan pemerintah setempat,” ucapnya.
Soroti SK Bupati yang Belum Diterima Kurator dan Pengadilan
Ahmad Yani juga menyoroti tumpang tindih antara Surat Keputusan (SK) Bupati dengan proses pengadilan. Menurutnya, SK Bupati tersebut ternyata belum sampai ke pihak kurator. Ia bahkan tidak mengetahui apakah pihak pengadilan mengetahui bahwa perizinan tersebut sudah tidak ada.
“Selama ini ternyata SK Bupati itu belum sampai juga ke pihak mereka. Bahkan saya juga tidak tahu apakah pihak pengadilan mengetahui bahwa ternyata perizinan itu sudah ada. Artinya, ketika perizinan tidak ada, semua aktivitas perkebunan kan tidak boleh dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu menjadi inti persoalan. Ahmad Yani memastikan hal tersebut menjadi bagian dari keputusan rapat, yakni ketika SK Bupati tentang pencabutan perizinan disampaikan kepada pihak kurator termasuk pengadilan, hal itu menjadi bahan bahwa aktivitas perkebunan di sana tidak boleh dilakukan siapa pun.
“Itu yang menjadi intinya. Kita pastikan hal ini juga menjadi bagian dari keputusan rapat, ketika SK Bupati tentang pencabutan perizinan itu disampaikan kepada pihak kurator, termasuk pengadilan. Itu menjadi bahan bahwa ternyata aktivitas perkebunan di sana memang tidak boleh dilakukan, siapa pun,” tegasnya. (adv)
















