TENGGARONG — Anggota DPRD Kutai Kartanegara Daerah Pemilihan II Muhammad Idham mengusulkan agar lahan warga yang masuk kawasan Hak Guna Usaha (HGU) eks Kalpataru Group, tetapi tidak dibebaskan atau tidak dibayarkan perusahaan, dikembalikan kepada warga. Usulan itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait status HGU, aset kepailitan eks Kalpataru Group, penanganan tanah terindikasi terlantar, serta perlindungan masyarakat terdampak, di Ruang Rapat Banggar DPRD Kukar, Tenggarong, Kamis (19/11/2026).
Menurut Idham, proses penetapan tanah terlantar kemungkinan memakan waktu panjang. Karena itu, ia menyarankan tim kurator kembali mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan agar lahan warga yang berada di luar lahan yang dibebaskan atau dibayarkan Kalpataru dapat dikembalikan.
“Kalau penanganannya saja, tadi sudah dibahas. Kalau proses penetapan terlantar, mungkin panjang. Makanya saya sarankan kepada tim kurator agar kembali mengajukan ke pengadilan, bahwa ada lahan-lahan warga yang masuk dalam kawasan Kalpataru, tetapi di luar lahan yang mereka bebaskan atau yang mereka bayarkan. Nah, lahan itu dikembalikan saja kepada warga,” ujarnya.
Ia menegaskan pengembalian lahan itu penting agar warga tetap dapat beraktivitas dan menjalankan usaha, terutama warga yang memanen di lahannya sendiri. Menurutnya, jika seluruh aktivitas dihentikan, masyarakat tidak bisa bekerja.
“Itu saja. Supaya warga tetap bisa beraktivitas, warga yang memang memanen di lahannya sendiri tetap bisa menjalankan usahanya. Kalau semuanya dihentikan, masyarakat tidak bisa bekerja. Warga kita mau makan apa? Makanya, menurut saya, ini yang paling cepat dilakukan,” katanya.
Idham menyebut keputusan akhir tetap berada di pengadilan. Dengan begitu, kurator hanya menjalankan pengelolaan terhadap lahan yang memang milik perusahaan.
“Nanti pengadilan yang memutuskan, sehingga kurator hanya menjalankan pengelolaan terhadap lahan yang memang milik perusahaan,” jelasnya.
Sebut Ekonomi Warga Terdampak
Idham menyoroti dampak persoalan tersebut di sejumlah kecamatan. Menurutnya, ekonomi masyarakat ikut terdampak sehingga penyelesaian sengketa perlu dipercepat. Jika lambat, ia khawatir realisasinya justru terlantar, sementara proses yang ada dinilainya panjang.
“Ini banyak terdampak di beberapa kecamatan. Artinya, ekonomi masyarakat juga ikut terdampak. Makanya ini harus cepat. Kalau lambat, realisasinya nanti juga terlantar, sedangkan tadi kita sudah dengar prosesnya panjang,” ujarnya.
Ia menyebut jalur terakhir adalah meminta langsung kepada Presiden jika upaya melalui pengadilan tidak dapat diwujudkan oleh kurator. Menurutnya, langkah itu menjadi cara paling cepat.
“Memang jalan terakhir, satu-satunya jalan, kita minta ke Presiden langsung. Itu paling cepat. Kalau jalur pengadilan tadi tidak bisa diwujudkan oleh kurator, artinya ditolak pengadilan, mau tidak mau supaya cepat ya bertemu Presiden saja,” katanya.
Harap Warga Tetap Bisa Mengelola Lahan
Idham menegaskan harapannya agar warga tetap dapat menjalankan usaha karena saat ini harapan mereka hanya pada sawit. Menurutnya, jika aktivitas dihentikan kurator, masyarakat akan menuntut karena itu merupakan hak mereka.
“Saya ini ingin supaya warga tetap bisa menjalankan usahanya, karena harapan warga kita sekarang hanya di sawit. Kalau ini dihentikan oleh kurator, masyarakat juga menuntut karena itu hak mereka,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta kurator mengajukan kembali ke pengadilan bahwa di lahan MSP terdapat lahan-lahan warga yang tidak dibebaskan Kalpataru. Adapun lahan yang sudah dibebaskan Kalpataru, menurutnya, tidak menjadi masalah untuk dikelola pihak perusahaan.
“Makanya saya minta kurator mengajukan kembali ke pengadilan, bahwa di lahan MSP ini ada lahan-lahan warga yang memang tidak dibebaskan oleh Kalpataru. Kalau yang sudah dibebaskan Kalpataru, ya silakan, itu tidak masalah mereka mau mengelola seperti apa,” tegasnya. (adv)















