Inspirasa.co – Pasangan calon nomor urut dua, Sutomo Jabir-Nasrullah, menyoroti batalnya pembangunan kilang minyak di Kelurahan Bontang Lestari. Menurut mereka, hal ini mencerminkan kurangnya kesiapan Pemkot Bontang di bawah kepemimpinan Basri Rase. Nasrullah menilai, jika proyek tersebut terealisasi, dampaknya bisa mengurangi angka pengangguran secara signifikan.
Pernyataan itu disampaikan Nasrullah saat debat publik kedua pada Rabu (20/11/2024). Dalam sesi tanya jawab, ia mempertanyakan penyebab gagalnya proyek yang semula termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
“Di masa pemerintahan Bapak [Basri Rase], apa yang menjadi kendala utama sehingga proyek kilang minyak ini tidak dapat direalisasikan? Apakah masalah lahan sengketa, atau ada faktor lain yang menghalangi?” tanyanya.
Lebih lanjut, Nasrullah menegaskan bahwa publik perlu mengetahui alasan di balik kegagalan tersebut. Menurutnya, investasi sebesar itu seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi pengangguran di Bontang.
“Seharusnya, ini bisa menjadi solusi bagi banyak warga yang membutuhkan pekerjaan. Sayangnya, hal itu tidak terjadi,” tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, Basri Rase menjelaskan bahwa Pemkot Bontang telah berusaha memfasilitasi masuknya investasi. Namun, proyek tersebut gagal karena persoalan keterbatasan lahan yang tidak memenuhi kebutuhan.
“Beberapa investor seperti dari Oman dan Aramco membutuhkan lahan minimal 1.000 hektar. Sayangnya, lahan di sekitar PT Badak LNG hanya tersedia 600 hektar. Lokasi alternatif di Segendis pun terpisah, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Basri.
Basri juga mengungkapkan bahwa upaya pengadaan lahan skala besar telah dilakukan selama masa pemerintahannya. Namun, keterbatasan lahan terintegrasi menjadi kendala utama yang sulit diatasi.
“Investor menginginkan lahan yang terhubung langsung dengan infrastruktur utama, sedangkan lahan yang kami tawarkan terfragmentasi. Ini membuat mereka mengurungkan niat,” tutup Basri.
Nasrullah, dalam tanggapannya, menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap kurang proaktif. Ia menilai, proyek sebesar itu memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam menyelesaikan permasalahan lahan.
“Pemda harus lebih responsif. Jika persoalan lahan menjadi kendala, segera selesaikan dengan langkah konkret. Harga tanah juga harus sesuai agar investor tidak ragu. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mendukung daerah justru menghambat perkembangan nasional,” tegasnya.
Discussion about this post