Menkeu Pastikan Tak Ada Lagi Potongan Dana TKD Justru Ditambah

Inspirasa.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tidak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam penyusunan RAPBN 2026.

“Nggak ada, kita nggak akan pemotongan lagi,” tegas Purbaya.

Purbaya bilang pemerintah akan menjalankan kebijakan fiskal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pokoknya, kita cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Purbaya Yudhi Sadewa bahkan memastikan anggaran TKD pada 2026 akan segera dinaikkan. 

Kebijakan ini diambil kata Purbaya menyusul banyaknya pemerintah daerah yang keberatan dengan pemangkasan anggaran dari pusat.

Maka itu kebijakan ini pun tengah digodok bersama DPR. Purbaya mengatakan saat ini pemerintah fokus membahas mengenai kemungkinan adanya penambahan anggaran transfer ke daerah.

“Concern utama kita tadi adalah apakah ada dana tambahan ke daerah apa tidak. Kalau ada berapa, Itu yang sedang kita hitung,” jelas Purbaya.

“Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB jadi enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI), mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ujar Purbaya Kamis (11/9/2025) dilansir dari merdeka.com.

Menurutnya, penyesuaian TKD ini penting agar kegaduhan di daerah bisa mereda. 

“Tujuannya supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” sambungnya.

Meski begitu, Purbaya belum berani memastikan angka pasti kenaikan TKD. “Ya akan ditingkatkan. Belum (ada angka pasti). Ini akan diusulkan sama Komisi IX,” jelasnya.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah awalnya hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk TKD. Jumlah ini merosot Rp214 triliun dari outlook 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.

Sementara itu, kenaikan PBB di sejumlah daerah memang sempat memicu gelombang protes warga.

Salah satunya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana PBB-P2 dinaikkan hingga 250 persen. Aksi demonstrasi pecah dan berujung pada teguran Presiden Prabowo Subianto terhadap Bupati Pati, Sudewo.

Kendati kebijakan itu akhirnya dibatalkan, massa tetap turun ke jalan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Gejolak serupa juga terjadi di Jombang, Jawa Timur, salah seorang warga mengaku kaget lantaran PBB tanah miliknya pada 2024 melonjak 1.200 persen atau 12 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. (*)