Inspirasa.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyusul kebijakan sepihak penghentian bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Langkah ini dinilai bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk pengabaian nyata terhadap hak dasar puluhan ribu rakyat kecil.
Puluhan Ribu Warga Jadi Korban
Andi Harun mengungkapkan bahwa kebijakan ini langsung menghantam 49.742 warga Samarinda yang selama ini bergantung pada skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dengan nada geram, ia menyebut langkah Pemprov telah melempar bom waktu ke pundak pemerintah daerah.
“Ini bukan angka statistik semata, ini nyawa puluhan ribu warga kurang mampu yang kini terancam akses kesehatannya. Keputusan ini sangat membebani kami di daerah dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap dampaknya di akar rumput,” tegasnya, Jumat (10/4/2026).
Minim Koordinasi
Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah buruknya komunikasi publik dan koordinasi antarlevel pemerintahan. Andi Harun menyayangkan sikap Pemprov yang mengambil keputusan strategis tanpa duduk bersama dengan pemerintah kota.
Potensi Kegaduhan: Langkah ini dianggap berpotensi memicu keresahan sosial di tengah masyarakat yang sedang berjuang secara ekonomi.
Arogansi Kebijakan: Kebijakan yang turun secara mendadak dianggap mengabaikan prinsip sinergi yang seharusnya menjadi napas otonomi daerah.
Tabrak Regulasi dan Logika Anggaran
Wali Kota Samarinda ini juga menuding Pemprov Kaltim “mata duitan” dan tidak sinkron dengan aturan main nasional maupun daerah. Ia menekankan bahwa APBD 2026 sudah berjalan, sehingga mustahil bagi Pemkot untuk mendadak menambal lubang anggaran yang ditinggalkan provinsi.
“Langkah ini tidak sinkron dengan regulasi yang ada dan berpotensi menabrak aturan hukum pelayanan kesehatan. Memaksakan beban ini ke daerah saat anggaran sudah berjalan adalah bentuk pemaksaan fiskal yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
Tak tinggal diam, Pemkot Samarinda secara resmi telah melayangkan surat penolakan keras kepada Pemprov Kaltim, untuk membatalkan penghentian bantuan iuran dan tinjau ulang kebijakan tersebut.
Andi Harun bilang, menjaga jaminan kesehatan masyarakat bukan pilihan, melainkan mandat undang-undang yang tidak boleh dikhianati hanya demi efisiensi anggaran provinsi yang salah sasaran.
Samarinda Menanggung Beban Terberat
Kota Samarinda menjadi daerah yang paling terdampak secara fiskal. Hampir 50 ribu jiwa dikembalikan menjadi tanggung jawab APBD Kota, disusul Kutai Timur dengan angka yang juga signifikan.
1. Kota Samarinda: 49.742 jiwa (59,7%)
2. Kab. Kutai Timur: 24.680 jiwa (29,6%)
3. Kab. Kutai Kartanegara: 4.647 jiwa (5,6%)
4. Kab. Berau: 4.194 jiwa (5,1%)
Total Pengalihan83.263100%. (*)
Discussion about this post