Sangatta – Upaya pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan fasilitas umum di kawasan perumahan terus dilakukan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatat sebanyak 11 pengembang perumahan telah menyerahkan aset prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kepada pemerintah daerah.
Penyerahan tersebut menjadi langkah penting agar fasilitas yang dibangun pengembang tidak hanya tersedia saat perumahan dipasarkan, tetapi juga dapat dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Plt Sekretaris Dinas Perkim Kutim, Asran Lode, mengatakan penyerahan aset PSU tersebut merupakan proses yang sebelumnya telah didorong pemerintah daerah kepada para pengembang.
Dia mengungkapkan, saat masih menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan Umum, dirinya sempat meminta para pengembang untuk menyerahkan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi kewajiban mereka kepada pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, sudah ada 11 pengembang yang menyerahkan aset PSU-nya ke pemerintah. Tahun ini sepertinya ada tambahan satu lagi,” kata Asran saat ditemui di ruang kerjanya, Beberapa waktu lalu.
Menurutnya, proses penyerahan aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan fasilitas yang tersedia di lingkungan perumahan memiliki kejelasan pengelolaan.
Adapun fasilitas PSU yang harus disediakan pengembang meliputi jalan lingkungan, drainase, tempat olahraga, hingga fasilitas tempat ibadah sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan lahan dalam kawasan perumahan.
Asran menjelaskan, setiap pengembang memiliki kewajiban menyediakan lahan untuk fasilitas umum dan sosial dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Namun, pemanfaatan lahan tersebut harus disesuaikan dengan luas kawasan serta kebutuhan fasilitas yang akan dibangun.
Dia mencontohkan, apabila suatu kawasan perumahan telah menyediakan lapangan olahraga, sementara luas lahan yang tersedia terbatas, pengembang perlu melakukan penyesuaian terhadap fasilitas lainnya.
“Misalnya satu perumahan sudah menyiapkan lapangan olahraga, tetapi lahannya tidak cukup lagi untuk musala. Itu disesuaikan dengan kewajiban dan ketersediaan lahannya,” terangnya.
Asran juga menyebutkan, pengembangan kawasan perumahan di Kutim yang menjadi perhatian pihaknya saat ini berada di wilayah Sangatta Utara dan Bengalon. Namun, untuk kawasan perumahan di Bengalon, proses penyerahan aset PSU belum dapat dilakukan karena pembangunan perumahannya masih berlangsung.
Sementara itu, 11 pengembang yang telah menyerahkan aset menjadi bagian dari proses penataan pengelolaan kawasan permukiman di Kutim.
Pemerintah daerah berharap para pengembang lainnya juga dapat memenuhi kewajiban penyerahan aset PSU setelah pembangunan kawasan perumahan selesai dan seluruh persyaratan terpenuhi.
Dengan demikian, fasilitas umum yang dibangun di lingkungan perumahan dapat memiliki kepastian pengelolaan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

















