Warga Guntung Keluhkan Banjir, Neni-Agus Prioritaskan Anggaran Pemerintah Lakukan Koneksi ke Pemrov dan Perusahaan Atasi Banjir

Inspirasa.co – Warga Kelurahan Guntung, Bontang Utara, keluhkan persoalan banjir yang tak kunjung diatasi pemerintah.

Hal itu diungkapkan warga Guntung kepada paslon nomor urut 4 Neni Moerniaeni dan Agus Haris, diagenda kampanye. Jumat (4/10/2024) malam.

Dikatakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Guntung, Harianto (50), persoalan banjir ini harusnya lebih diutamakan para pemegang kebijakan.

Penanganan untuk mengatasi banjir terus berjalan saat ini. Namun demikian, ketika hujan, banjir masih juga dialami warga.

“Saat ini memang masih berjalan. Tapi saat hujan, kami merasakan masih banjir,” jelasnya.

Harianto bilang, di Guntung ada 3 sungai yang harus ditangani untuk mengatasi meluapnya air saat hujan deras. Dari 3 sungai yang ada menurut Harianto, baru satu yang diatasi, belum keseluruhan.

“Jadi ada 3 sungai yang saat ini harus diatasi. Saat ini sungai Guntung baru satu sisi, jadi kami harapkan satu sisinya lagi,” katanya.

Sama dengan Sungai Merah, pemerintah menangani hanya satu sisi. Sementara sisi lainnya belum disentuh.

“Harapannya satu sisinya lagi. Nah ke ujungnya, Sungai Kanibungan. Saat ini belum. Harapan kita bisa diatasi. Karena saat banjir kemarin, kendalanya di Sungai Kanibungan. Jadi kami harapkan betul-betul ada penanganan,” jelasnya.

Dirinya mengaku bahwa persoalan banjir ini sudah diperhatikan dan diperjuangkan secara serius oleh calon Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Bahkan, kata Harianto, Agus Haris sudah memperjuangkan anggarannya.

“Kami menyadari tahun-tahun kemarin pak Agus Haris sudah mendorong itu. Namun terkendala beberapa hal. Beliau sudah mengalokasikan dana itu. Kita tau memang pak Agus Haris memprioritaskan itu,” ungkapnya.

Usai agenda kampanye, kepada awak media Agus Haris mengatakan bahwa sejatinya pemerintah memang harus mengunjungi warganya secara rutin. Hanya dengan itu, kata dia, pemerintah dapat mengetahui secara rill (nyata) keluhan warganya.

Di menegaskan pemerintah perlu mengetahui secara rinci, seperti apa kebutuhan masyarakat, bahkan harus memahami dan merealisasikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat.

“Kita harus ubah pola untuk melayani masyarakat. Jangan lagi menunggu aspirasi. Tapi bagaimana pemerintah memahami apa yang menjadi hak masyarakat,” tandasnya.

Agus Haris mengaku, dirinya bersama Neni Moerniaeni, bahkan sudah memetakan dan merincikan program yang akan mereka realisasikan jika mereka diberikan amanah.

Program-program itu, kata dia, sudah dikaji secara mendalam berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat Kota Bontang.

“Jadi kita memang harus banyak berkunjung. Dan kami saat ini sudah tau kebutuhan masyarakat,” tukas politisi Gerindra itu.

Lebih lanjut Agus Haris mengatakan saat ini masalah prioritas yang harus diselesiakan untuk kesejahteraan warga Guntung adalah banjir.

Katanya, pun pemerintah Bontang punya anggaran besar, namun masih belum mampu menyelesaikan masalah bulanan ini.

“Persoalan yang ada di Guntung ini adalah banjir. Ini tidak bisa kita hindari. Sekarang ini anggaran besar, tapi belum bisa diselesaikan oleh pemerintah,” ucapnya.

Bahkan, tegas Agus Haris, jika nanti Neni Moerniaeni dan dirinya diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin Kota Bontang, mereka akan mengintervensi pemerintah provinsi untuk membantu menyelsaikan problem ini.

“Di samping kita akan membuat sodetan-sodetan dalam foleder, kita juga harus mendorong Pemprov Kaltim agar secepatnya membuat Bendungan pengendali (bendali) Suka Rahmat. Karena kita tidak bisa jangkau ke sana, karena bukan wilayah hukumnya pemerintah (kab/kota). Ini harus ada intervensi,” ucap Agus Haris.

“Kami juga meminta kepada Gubernur nanti agar datang di tiga daerah, yaitu Kutim, Kukar dan Bontang untuk melihat secara langsung persoalan banjir ini,” tambahnya.

Lebih jauh lagi, Agus Haris mengatakan persoalan yang tidak kalah penting adalah keterhubungan (connecting) antara pihak perusahaan dan warga Kota Bontang. Mengingat perusahaan juga punya tanggungjawab sosial.

“Nahh selain itu harus ada connecting antara tanggungjawab sosial perusahaan dengan kebutuhan masyarakat yang harus kita tunaikan. Pemerintah harus menjembatani,” pungkasnya. (*)