Inspirasa.co – Pada tahun 2021 hingga di tahun 2022 ini, musibah banjir kerap kali melanda warga Bontang, Kalimantan Timur.
Di Januari awal tahun 2022 ini misalnya; banjir sering kali datang, tidak hanya berasal dari hulu. Pun, setelah diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi.
Hal itu, menandakan lemahnya, program mitigasi dari Pemkot Bontang. Terkait dengan perencanaan hingga eksekusi.
Terbukti, pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bontang Utara tahun anggaran 2023 ini, penanganan banjir menjadi usulan terbanyak, yang ditampung dari 6 kelurahan di Kecamatan Bontang Utara.
Masing-masing kelurahan telah menentukan skala prioritas yang berasal dari masukan seluruh warga dan Ketua RT.
Enam kelurahan di Bontang Utara diantaranya; Api-Api, Bontang Baru, Bontang Kuala, Guntung, Gunung Elai dan Loktuan.
Dari 6 kelurahan tercatat, ada 5 kelurahan yang wilayahnya menjadi lokasi rawan banjir di Bontang Utara. Diantaranya; Api-Api, Gunung Elai, Guntung, Bontang Kuala, dan Loktuan. 5 kelurahan ini kebanyakan mengusulkan kegiatan fisik, pada penanganan banjir, seperti rehabilitasi atau perbaikan drainase dan penurapan sungai.
Selain itu, diketahui 90 persen lebih, usulan di sektor infrastruktur pembangunan fisik dan prasarana memang mendominasi.
Sebanyak 43 usulan yang diajukan atau tersaring, 40 di antaranya; usulan fisik terkait penanganan banjir, dan 3 lainnya hanya terkait sosial dan kebudayaan.
Menurut Camat Bontang Utara, Sutrisno, semua usulan yang terdata akan kembali di usulkan dan di perjuangkan di Musrenbang tingkat kota.
Sutrisno mengakui, soal dana Pemkot memang kesulitan. Terlebih ditengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
“Dengan besarnya perkiraan anggaran yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan setiap usulan, kami mencoba menggandeng semua instansi, misalnya seperti pihak perusahaan melalui dana CSR perusahaan atau lewat pokir dewan,” ujarnya ditemui di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Bontang Baru, pada Senin (31/1/2022).
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang Aji Erlynawati juga juga tak menampik bahwa, anggaran kas daerah saat ini memang sangat minim.
Olehnya, Pemkot hanya melaksanakan program prioritas yang menjadi final dari kegiatan musrenbang tersebut.
Dengan keterbatasan anggaran, Pemkot berencana melobi bantuan dana dari pemerintah pusat, lewat bantuan APBN dan bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim. Atau kolaborasi dengan CSR perusahaan.
“Ya yang lebih paham soal berapa besaran anggaran yang dibutuhkan dan mana pengerjaan yang lebih prioritas, bisa ditanyakan langsung sama PUPRK,” pungkasnya. (Ars).
Discussion about this post