Iswandi Kritik Ketidakhadiran Kepala Disporapar dan Minimnya Alokasi Anggaran Pariwisata

Inspirasa.co – Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) di Ruang Rapat Utama Lantai 1 Gedung DPRD. Rapat tersebut membahas laporan kegiatan tahun 2024 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun 2025.

Ketua Komisi II, Iswandi, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Dinas Disporapar dalam sejumlah pertemuan yang telah dilaksanakan.

“Kita menyayangkan juga itu, catat itu kepala dinas enggak pernah hadir selama ini. Selama saya jadi ketua komisi 2 tidak pernah kita pertemuan dengan disporapar ada kepala dinasnya,” ungkap Iswandi saat wawancara Senin,10 maret 2025.

Iswandi turut menyoroti alokasi anggaran yang sangat terbatas untuk sektor pariwisata. Dari total anggaran Disporapar yang mencapai kurang lebih 64 miliar rupiah, hanya 4 miliar rupiah yang dialokasikan khusus untuk bidang pariwisata.

“Kalau bicara pariwisata tadi itu ya juga selalu karena ini digabung dinas pemuda olahraga dan pariwisata nah otomatis masa dari sekitar 64 atau berapa anggaran itu untuk Dinas Pariwisata hanya 4 miliar dan hanya turun-turun. Gimana pariwisata kita mau maju kalau begini?” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa mayoritas anggaran Disporapar lebih banyak dialokasikan untuk bidang olahraga, sehingga sektor pariwisata hanya memperoleh porsi yang sangat minim.

“Kalau perlu memang dipisah lagi itu dikembalikan lagi pariwisata sendiri kalau dari tadi 64 m pariwisata hanya 4 miliar itu. Dan hanya jadi bidang itu kan kecil banget gitu loh ya. Sedih aja kita gimana pariwisata kita mau maju,” tambah Iswandi.

Iswandi mengusulkan pemisahan kembali Dinas Pariwisata dari Disporapar guna mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kota Samarinda.

“Ya tadi omongkan saya katakan ya sudah, Coba apa kira-kira ini nanti kita diskusi lagi, kita usulkan kalau perlu memang nanti kita pisah aja lagi kembali lagi justru sendiri pariwisata ini tidak digabung,” ujarnya.

Langkah ini merupakan upaya strategis DPRD Kota Samarinda dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADV/DPRDSmd/ANH)