Inspirasa.co – Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris meminta pemerintah Kota Bontang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera mencari solusi, soal rencana penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang.
Menurutnya, persoalan tenaga honorer ini merupakan hal penting sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Setidaknya ada sekitar 2.300 tenaga honorer di Bontang menurut Abdul Haris perlu diperjuangkan haknya.
“Karena permasalahan ini menyangkut orang banyak tidak hanya Bontang, bahkan daerah lain di Indonesia jadi memang perlu menjadi perhatian,” ujarnya saat rapat bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang, di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (20/6/2022)
Abdul mendesak BKPSDM sebagai instansi terkait harus segera melakukan inventarisasi atau pengklasifikasian berdasarkan tingkat pendidikan honorer tersebut, agar dapat dicarikan langkah solutif sesuai permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengharuskan tenaga honorer adalah S1.
“Harus di data semua honorer di setiap OPD itu berdasarkan tingkat pendidikan. Karena kalau ini banyak honorer tamatan SLTA dan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan di pusat. Kita bisa segera carikan solusi. Seperti opsi berdasarkan skill dan pasar kerja lain. Jadi harus dipertimbangkan mulai sekarang di arahkan kemana mereka yang tidak lulus kualifikasi itu,” timpalnya.
Persoalan lain yang juga turut di sorot politisi PKB itu juga terkait formasi jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK seperti tenaga guru dan dan tenaga kesehatan di Bontang yang relatif kecil. Sehingga daerah diminta agar berkordinasi ke pusat soal usulan penambahan formasi tersebut.
“Di Bontang formasinya terbilang kecil. Sehingga pas di buka seluas-luasnya kalah dengan orang luar Bontang jadi tetap aja banyak orang dari sini (Bontang) nganggur, jadi harus benar-benar ada solusi riil yang kita tawarkan nanti di sana,” ujarnya kembali.
Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan inventarisasi usulan formasi dari seluruh perangkat daerah salah satunya mendata berdasarkan jenjang pendidikan honorer di setiap OPD.
“Sedang kami lakukan dan akan di laporkan ke bagian organisasi untuk melakukan verifikasi kebutuhan CASN. Penekanan invetarisasi awal dilakukan agar bisa membuka usulan formasi di masing-masing perangkat daerah yang dibutuhkan, dengan syarat sesuai kualifikasi di pusat,” ujarnya dalam rapat bersama DPRD Bontang.
Selain itu, upaya lain yang juga turut diperjuangkan dikatakan Sudi adalah melakukan komunikasi di bagian pemerintahanan agar permasalahan tenaga honorer ini bisa dibahas dan diperjuangkan melalu Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
“Data yang kami miliki dari Bontang prima sudah kami kirim dan akan kami perjuangkan bersama daerah lain ke KemenPAN-RB. Harapannya semakin kuat daerah yang berjuang bersama-sama ada solusi terkait tenaga honorer ini,” tandasnya.
Penulis : Yayuk
Editor : Ars
Discussion about this post