Samarinda – Minimnya pemanfaatan tenaga kerja lokal di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali disorot Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H Agus Aras.
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas keterlibatan pekerja lokal yang dinilai belum optimal, padahal pembangunan IKN dilakukan di wilayah mereka sendiri dan potensi SDM Kaltim dinilai sangat memadai.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, pemerintah seharusnya mengutamakan warga lokal yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan proyek IKN. Ia menegaskan, hingga saat ini banyak pekerja lokal yang belum terakomodasi secara adil.
“Seharusnya tenaga kerja lokal yang sudah memiliki keterampilan sesuai kebutuhan IKN mendapatkan prioritas. Namun, mereka belum sepenuhnya dilibatkan,” tegasnya.
Agus Aras juga menyoroti kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kaltim yang dianggap belum maksimal dalam mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal. Ia meminta dinas tersebut lebih proaktif dalam menyusun dan mengawal kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada masyarakat Kaltim.
“Kami melihat Disnaker perlu lebih proaktif dalam mengawal kebijakan ketenagakerjaan di IKN, terutama dalam memprioritaskan pekerja lokal,” ujarnya.
Lebih dari sekadar partisipasi, Agus menilai bahwa isu upah juga perlu mendapat perhatian khusus. Menurutnya, tanpa pengawasan ketat dan kebijakan yang adil, pekerja lokal bisa terpinggirkan secara ekonomi.
“Langkah ini penting agar tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” imbuhnya.
Ia juga mendorong agar pelatihan tenaga kerja dilakukan secara masif, dengan menyesuaikan kebutuhan sektor industri yang berkembang di kawasan IKN.
“Disnaker harus menyediakan pelatihan yang relevan dan tepat sasaran agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing,” tambahnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post