Agus Haris Saran Wali Kota Naikkan Gaji Ketua RT, Guru Ngaji dan Guru Swasta

Inspirasa.co – Wakil Ketua DPRD DPRD Bontang Agus Haris menyarankan agar Wali Kota Bontang menaikkan gaji Ketua RT, Guru Ngaji dan Guru swasta.

Menurutnya, mereka memiliki peranan penting bagi khalayak yang tidak bisa dipandang sebelah mata, seperti halnya Ketua RT berkaitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara, dalam mendidik anak-anak bangsa untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, ada pada pundak mereka (guru), yang tak lain bertujuan dalam meningkatkan pembangunan di Kota Taman. Sehingga perlu mendapat perhatian.

“Seperti ketua RT memiliki peran penting bagi masyarakat, begitu pula dengan guru ngaji dan swasta, mereka berperan mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Saya harap ketua RT, guru ngaji dan guru swasta juga mendapatkan perhatian yang sama,” ujarnya, Selasa (9/5/2023).

Meskipun, kata Politisi Partai Gerindra ini bahwa, Ketua RT berada di luar Lingkup Pemkot Bontang, namun mereka merupakan ujung tombak pemerintah di tingkat kecamatan. Semisalkan ada pertemuan dengan masyarakat terlebih dahulu melalui ketua RT.

“Artinya perannya sangat penting bagi pemerintah daerah,” terangnya.

Hal senada diungkapkan, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam yang  meminta agar kenaikan honor itu tidak hanya untuk 3 profesi saja. Tentunya kenaikkan menyesuaikan anggaran yang dimiliki Pemkot Bontang.

“Profesi-profesi lainnya juga harus dapat, seperti Ketua RT, guru ngaji, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Bontang menjanjikan kenaikan penghasilan bagi tiga profesi yakni tenaga honorer, guru pesisir, dan dokter senior. Untuk tenaga honorer gaji yang diberikan akan setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang, sebesar Rp 3,4 juta. Sedangkan untuk para tenaga honorer akan mendapat tunjangan transportasi. Sama dengan tunjangan Guru pesisir yakni tunjangan transportasi dan pemberian tunjangan tambahan bagi dokter senior.

Rencana kenaikan tunjangan itu akan direalisasikan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023. Mengingat, proyeksi APBD perubahan meningkat menjadi Rp 2,2 triliun.