Inspirasa.co – Pemerintah Kota Bontang melakukan penyegaran birokrasi di awal tahun 2026, Enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, pada Senin (5/1/2026) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Dikatakan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, saat ini Pemkot Bontang dihadapkan pada agenda strategis antara lain penguatan struktur ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, optimalisasi pendapatan daerah serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Oleh karena itu para pejabat yang hari ini dilantik saya harapkan mampu menjadi penggerak perubahan di masing-masing perangkat daerah yang dipimpin. Saya titipkan kepada kepala dinas yang baru untuk berbenah,” tegasnya.
Neni mengatakan, Dinas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) termasuk salah satu OPD yang mengelola anggaran besar di Pemkot Bontang.
“Karena salah satu fungsi pendidikan juga melekat Didisporapar. Pariwisata juga tolong ditingkatkan, terutama Urban Tourism (pariwisata perkotaan). Ini harus menjadi kebanggaan buat Pemkot Bontang,” tegas Neni.
Neni Moerniaeni menyoroti stadion GOR yang ada di Bontang Lestari untuk dirapikan, dan dirawat.
Begitu juga dengan pariwisata pesisir diminta untuk dibenahi. Kegiatan pemuda sebagai salah satu misi transformasi sosial, bagaimana menciptakan SDM yang berdaya saing.
“Masih banyak tugas-tugas lainnya dalam RPJMD, ada 122 program yang didalamnya ada program-program yang melekat Didisporapar,” jelas Neni.
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan diminta memperkuat tata kelola mendorong UMKM naik kelas. Mengoptimalkan program bantuan permodalan tanpa bunga.
Hingga pengembangan Koperasi Merah Putih tanpa mematikan koperasi yang sudah berjalan di Kota Bontang.
Dinas Komunikasi dan Informatika memperkuat implementasi Smart City, pengembangan Command Center, perluasan jaringan internet di titik blank spot, pemasangan CCTV di ruang publik, peningkatan keterbukaan informasi, serta penguatan keamanan siber.
Dinas Perhubungan penataan transportasi publik, pengembangan Pelabuhan Loktuan sebagai pelabuhan pengumpul dan peti kemas, penataan parkir, rambu lalu lintas, penerangan jalan umum, serta pengoperasian angkutan sekolah gratis guna mengurangi emisi gas rumah kaca.
Ada pun Bapenda memilik peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak, perluasan basis pajak, serta kebijakan yang tetap berkeadilan dan tidak memberatkan masyarakat. Hal ini dinilai krusial dalam menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan transfer pusat.
BPKAD diminta melakukan penataan aset secara tertib dan akuntabel, mengawal hak-hak keuangan daerah, serta memastikan pengelolaan APBD berjalan efisien dan bebas dari permasalahan hukum.
Neni Moerniaeni menegaskan agar seluruh OPD memprioritaskan belanja berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bontang.
Berikut enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II B yang dilantik:
1. Muhammad Syahbirin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
2. Natalia Trisnawati sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
3. Eko Arisandi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop-UMPP).
4. M Taupan Kurnia dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
5. Andi Hasanuddin Akmal sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Eko Mashudi sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
Discussion about this post