Inspirasa.co – Pemerintah Kota Bontang memastikan alokasi dana kelurahan sebesar 5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap dipertahankan. Meski secara nominal tetap, mekanisme penyalurannya kini mengalami perubahan signifikan.
Penyaluran dana tersebut tidak lagi dilakukan secara merata ke seluruh Rukun Tetangga (RT), melainkan beralih ke skema berbasis kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah kelurahan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa kebijakan ini merujuk pada regulasi yang berlaku sekaligus menjadi langkah strategis di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.
“Dana kelurahan tetap 5 persen dari APBD, namun tidak berarti semua RT harus mendapatkan porsi yang sama secara langsung. Kita fokus pada wilayah yang memang benar-benar membutuhkan intervensi anggaran,” ujar Neni di sela-sela agenda Musrenbang RKPD. Selasa (7/4/2026).
Menurut Neni, selama ini masih muncul anggapan di masyarakat bahwa dana kelurahan wajib dibagi rata. Padahal, ia menilai pendekatan yang lebih tepat adalah melihat usulan dan kebutuhan riil masyarakat yang disampaikan secara resmi melalui forum Musrenbang.
Fokus Infrastruktur Lingkungan
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut nantinya akan diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur skala kecil di tingkat lingkungan. Beberapa di antaranya meliputi:
1. Perbaikan jalan lingkungan (gang).
2. Normalisasi dan perbaikan drainase.
3. Penyediaan fasilitas dasar lainnya.
“Hasil Musrenbang wajib kita jadikan acuan utama. Jangan sampai diabaikan, karena di forum itulah kebutuhan mendasar masyarakat disampaikan secara langsung,” tegasnya.
Dengan skema berbasis prioritas ini, Pemkot Bontang berharap penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Neni juga memberi perhatian khusus pada akses wilayah yang masih tertinggal. “Salah satu yang kita sorot adalah pembangunan akses warga seperti di Kampung Timur. Di sana pemukiman sudah padat, sangat kasihan jika akses utama warga masih berupa tanah,” tutupnya. (Ima)
Discussion about this post