Inspirasa.co – Pemerintah Provinsi Kaltim bersama DPRD Kaltim menetapkan APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun.
Penetapan APBD 2026 tersebut disepakati dalam rapat paripurna ke-47 DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim, pada Minggu (30/11/2025), di Gedung B DPRD Kaltim jalan Teuku Umar Samarinda.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan, rancangan APBD Kaltim 2026 telah disetujui secara keseluruhan sebesar Rp15,15 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari proyeksi awal dalam KUA-PPAS yang mencapai Rp21,5 triliun.
“Hasilnya disepakati secara keseluruhan Rp15,15 triliun mencerminkan optimisme terhadap potensi fiskal daerah,” sebut Rudy Mas’ud.
Dirincikan, postur APBD 2026 mencakup pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp14,25 triliun.
Pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim sebesar Rp10,75 triliun, bersumber dari pendapatan transfer sebesar Rp3,13 triliun.
Sisanya dari lain-lain pendapatan sah Rp362,03 miliar, ditambah penerimaan pembiayaan lain sebesar Rp900 miliar, sehingga genap Rp15,15 triliun. Dan belanja operasi Rp8,16 triliun untuk gaji, barang dan jasa, dll.
Belanja transfer: Rp5,89 triliun dana ke Kabupaten dan Kota, belanja Modal Rp1,06 triliun untuk investasi aset dan infrastruktur, selain itu belanja tidak terduga berjumlah Rp33,93 miliar.
Menurutnya Pemprov Kaltim menunjukkan kemandirian fiskal dengan optimal dalam menyerap PAD sebesar Rp10,75 triliun. Meski pendapatan transfer dari pusat hanya Rp3,13 triliun.
Kendati terjadi pemangkasan sekitar 66,39 persen atau Rp6,19 triliun dari dana transfer pusat.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud meminta agar penyerapan APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun bisa bijak digunakan untuk prioritas kesejahteraan masyarakat yang menyasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pembangunan ekonomi dan UMKM.
Hasanuddin Mas’ud juga mendorong agar program unggulan gratispol dan jospol Gubernur Kaltim dan Wakilnya bisa tetap berjalan. “Meski ada penurunan tetap harus berjalan,” jelasnya.
Discussion about this post