Inspirasa.co – Ditengah realitas menyusutnya kemampuan keuangan daerah, program pendidikan gratis (Gratispol) di Kaltim didesak untuk fokus ke SMA/SMK dan warga miskin.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Syahariah Mas’ud, menegaskan bahwa Pemprov Kaltim harus mulai realistis.
Ia mengusulkan agar intervensi anggaran “Gratispol” dikembalikan pada khitah kewenangan provinsi, yaitu berfokus pada jenjang SMA, SMK, dan menyasar masyarakat yang benar-benar kurang mampu.
“Kalau untuk SMA dan SMK, baik swasta maupun negeri, itu memang kewajiban provinsi. Yang jadi pertanyaan sekarang, kegiatan Gratispol untuk S1, S2, dan S3 itu sebenarnya gawai pemerintah pusat, bukan ranah provinsi,” ujar Syahariah, Senin (18/5/2026).
Realitas Fiskal: Target APBD Rp24 Triliun Ambles ke Rp12 Triliun
Secara regulasi, pemerintah provinsi memang memegang kendali atas pendidikan menengah, sedangkan pendidikan tinggi merupakan domain pusat. Syahariah mengaku bangga dengan keberanian Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang mendobrak batas dengan menggratiskan kuliah hingga jenjang doktoral demi memangkas angka kemiskinan.
Namun, idealisme politik tersebut kini berbenturan keras dengan ruang fiskal daerah yang menderita tekanan hebat, dimana proyeksi awal kapasitas APBD Kaltim sebesar Rp24 triliun, namun realisasi japasitas APBD saat ini hanya sekitar Rp12 Triliun anjlok 50%.
Penyusutan anggaran yang masif ini otomatis mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam mendanai program-program raksasa, termasuk “Gratispol”.
Beban Jumbo Beasiswa Pendidikan Tinggi
Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 dan pembaruan Triwulan I 2026, guyuran dana untuk sektor ini sangat fantastis.
1. Sektor / Target ProgramCapaian 2025 / Realisasi Awal 2026.
2. Pendidikan Tinggi (S1-S3) Rp288,5 miliar disalurkan ke 63.603 mahasiswa.
3. Pendidikan Menengah (SMA/SMK/SLB) Seragam gratis untuk 65.004 siswa baru di 447 sekolah.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga telah mengikat kerja sama dengan 53 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk skema pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) langsung ke pihak kampus.
Desakan Selektif yang Mampu, Bayar Sendiri Dulu
Melihat angka-angka krusial tersebut, Syahariah mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan diri yang berisiko mengorbankan sektor pembangunan prioritas lainnya. Skala prioritas harus ditata ulang dengan indikator yang ketat dan tepat sasaran.
“Kalau pun kuliah gratis S1 sampai S3 itu tetap dipaksakan jalan, porsinya harus dikurangi. Masyarakat yang mampu kalau bisa bayar sendiri dulu,” cetus Syahariah lantang.
Merespons Kritik Mahasiswa
Menutup pernyataannya, Syahariah juga menanggapi gelombang kritik dari sebagian kelompok mahasiswa terkait implementasi program di lapangan. Ia meminta mahasiswa melihat kondisi ini secara jernih dan mengedepankan dialog ketimbang aksi destruktif.
“Kalau ada yang kurang, mari bicara baik-baik. Saya hanya berharap mahasiswa juga menghargai upaya dan niat baik yang sedang diperjuangkan pemerintah,” pungkasnya.
