Inspirasa.co – Menjelang mobilisasi massa yang diprediksi memuncak pada 21 April 2026 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kesbangpol seolah menunjukkan wajah “humanis” lewat agenda coffee morning bersama ratusan ormas di Gedung Olah Bebaya, Komplek Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (13/4/2026). Namun di balik pertemuan itu, diduga tercium aroma upaya sistematis untuk memitigasi potensi perlawanan sipil.
Menganggapi itu, pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kalimantan Timur, Arih Frananta Filipus Sembiring, menepis tudingan bahwa agenda coffee morning bersama ratusan Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan upaya pragmatis pemerintah untuk menjinakkan rencana aksi demonstrasi pada 21 April mendatang.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (13/4), tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai langkah preventif untuk meredam tensi politik daerah. Namun, Arih menegaskan kronologi penunjukannya sebagai Plt jauh mendahului isu demonstrasi tersebut.
“Jujur saya katakan, tidak ada niatan meredam demo. Saya menjabat sejak 11 Maret, sementara isu aksi baru muncul belakangan. Jadi, tidak ada kaitan sama sekali,” tegas Arih saat diwawancarai awak media.
Janji Transparansi dan Kehadiran di Lapangan
Meski membantah agenda tersebut sebagai upaya pendinginan, Arih menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap gerakan massa. Ia bahkan melontarkan komitmen yang cukup berani dengan berjanji akan turun langsung menemui massa aksi pada hari pelaksanaan.
“Saya juga akan hadir pada tanggal 21 nanti, berdiri bersama teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya,” tambahnya.
Absensi Gubernur dan Rencana Pertemuan Susulan
Kritik sempat mencuat terkait ketidakhadiran Gubernur Kaltim secara fisik dalam forum strategis ini. Menanggapi hal tersebut, Arih menjelaskan bahwa Gubernur terjepit agenda mendadak dengan Komisi I DPR RI di Jakarta.
Sebagai bentuk kompensasi atas kekecewaan ormas yang ingin berdialog langsung dengan kepala daerah, Kesbangpol menjanjikan pertemuan lanjutan, rapat koordinasi dengan DPR RI dan pertemuan tatap muka langsung antara Gubernur dan perwakilan ormas dalam waktu dekat.
Menutup keterangannya, Arih mengakui adanya polarisasi persepsi dan rasa ketidakpuasan publik sebagai dinamika demokrasi yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga marwah daerah dalam menyampaikan protes.
Ia mengimbau massa aksi untuk mengedepankan etika dan menjauhi tindakan destruktif. “Lakukan dengan cara beradab. Kita orang Kaltim punya budaya. Jangan sampai tindakan yang melanggar hukum justru merugikan diri sendiri dan mencoreng nama daerah,” pungkasnya.
Discussion about this post