Samarinda – Sorotan tajam dilayangkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, terkait ketimpangan dalam pengalokasian anggaran provinsi untuk Samarinda. Meski berstatus sebagai ibu kota Kalimantan Timur, kota ini dinilai belum mendapatkan dukungan fiskal yang sebanding dengan perannya sebagai simpul administrasi dan ekonomi. Menurut Darlis, kondisi ini harus segera diperbaiki untuk memastikan pembangunan yang berimbang di seluruh provinsi.
“Banyak program strategis di Samarinda yang seharusnya didukung penuh oleh provinsi. Tapi faktanya, perhatian anggaran masih minim,” ujar Darlis dalam sebuah pernyataan baru-baru ini. Ia menekankan bahwa beban pelayanan publik dan administrasi yang ditanggung Samarinda jauh lebih besar dibanding daerah lain, namun kota ini kerap luput dari skala prioritas anggaran provinsi.
Darlis menyoroti beberapa masalah klasik yang hingga kini belum terselesaikan, seperti banjir dan kemacetan. Menurutnya, permasalahan ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan semata-mata dibebankan kepada pemerintah kota.
“Ini bukan soal iri dengan daerah lain. Tapi kalau ibu kota tidak diperkuat, akan sulit membangun sistem pelayanan publik yang efektif di seluruh Kaltim,” tegasnya.
Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda terus meningkat, Darlis menyebut angkanya masih belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Ia juga mengkritisi rumus pembagian anggaran yang dianggap terlalu kaku dan normatif. Menurutnya, indikator teknis seperti luas wilayah atau jumlah desa seringkali tak cukup relevan untuk mengukur kebutuhan kota sebesar dan sekompleks Samarinda.
“Padahal Samarinda ini simpul administrasi dan ekonomi Kaltim. Bebannya beda, harusnya perlakuannya juga beda,” lanjutnya.
Ia berharap pemerintah provinsi lebih bijak dalam menentukan skala prioritas untuk kota yang memegang peran strategis ini.
Sebagai penutup, Darlis mengingatkan bahwa memperkuat Samarinda berarti memperkuat roda pemerintahan provinsi secara keseluruhan. Ia berharap adanya perubahan signifikan dalam alokasi anggaran ke depan agar ibu kota provinsi ini dapat berkembang sesuai potensinya, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakatnya.
“Kita harus melihat Samarinda bukan sekadar sebuah kota, tapi sebagai fondasi bagi seluruh sistem pemerintahan Kaltim,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post