Inspirasa.co – Pemerintah Kota Bontang menghadapi tekanan finansial serius pada tahun anggaran 2026. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan adanya potensi defisit anggaran hingga Rp150 miliar, yang memaksa pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap sejumlah program pembangunan.
Langkah Drastis: Pembatalan Proyek Multi-Years
Salah satu opsi kebijakan paling berat yang sedang dipertimbangkan adalah pembatalan proyek dengan skema tahun jamak (multi-years). Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi alasan utama pemerintah tidak lagi sanggup menanggung beban pembayaran jangka panjang.
“Untuk program multi-years kemungkinan besar kita batalkan karena keterbatasan anggaran. Langkah ini akan kami laporkan dan bahas bersama DPRD, karena keputusannya harus diambil secara kolektif,” ujar Neni dalam Musrenbang RKPD Kota Bontang, Selasa (7/4/2026).
Penyebab Tekanan Fiskal
Kondisi keuangan daerah kian terjepit akibat dua faktor utama:
1. Ketidakpastian Transfer Pusat: Fluktuasi dana transfer dari pemerintah pusat yang sulit diprediksi.
2. Minimnya Dukungan Provinsi: Terbatasnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Situasi diprediksi semakin sulit pada tahun 2027. Proyeksi APBD Bontang diperkirakan menyusut ke angka Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun.
Padahal, belanja wajib dan mengikat (seperti gaji pegawai dan operasional) sudah menyedot sekitar Rp1,3 triliun, sehingga ruang gerak fiskal untuk pembangunan baru menjadi sangat sempit.
Komitmen pada Layanan Dasar
Meski tengah melakukan penghematan ekstrem, Neni menegaskan bahwa sektor fundamental tidak akan dikorbankan. Pemerintah berkomitmen menjaga:
1. Mandatory Spending Pendidikan: Tetap dialokasikan sebesar 20% dari APBD.
2. Kesejahteraan Pengajar: Kelanjutan pemberian beasiswa dan tunjangan tenaga pendidik.
3. Jaring Pengaman Sosial: Program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil.
Strategi Penyelamatan
Ditegaskan Neni, sebagai solusi atas minimnya anggaran daerah, Pemkot Bontang akan lebih agresif “menjemput bola” ke level nasional. Pemerintah daerah berupaya mengalihkan pendanaan sejumlah proyek strategis ke kementerian terkait.
“Kita harus benar-benar selektif. Program non-prioritas terpaksa ditunda. Fokus kita sekarang adalah mencari sumber pendanaan pusat, seperti untuk pengembangan jaringan gas rumah tangga agar beban ekonomi warga tetap terjaga,” pungkasnya.
Pemkot dan DPRD dijadwalkan segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk menyisir program-program yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi fiskal terkini. (Ima)
Discussion about this post