Inspirasa.co – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menyampaikan pandangannya mengenai rencana perubahan status tenaga kerja daerah (TKD) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam mengatakan bahwa salah satu fokus utama Komisi II adalah memperkirakan anggaran yang diperlukan untuk mendukung perubahan tersebut.
Dijelaskan Rustam saat ini gaji yang diterima oleh TKD berkisar di angka 3,5 juta rupiah per bulan. Namun, jika status mereka berubah menjadi P3K, gaji yang diterima akan meningkat drastis menjadi sekitar 9-11 juta rupiah.
Perbedaan ini sangat signifikan dan diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bontang.
“Ini kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Oleh karena itu, DPRD Kota Bontang perlu melakukan kajian mendalam mengenai implikasi dari kebijakan ini,” ujarnya usai rapat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang, Senin (8/7/2024).
Adapun salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah apakah semua TKD yang diangkat menjadi P3K akan menerima gaji yang sama dengan P3K saat ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan beban berlebih.
Data terbaru menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1800 TKD di Kota Bontang, dan 400 di antaranya telah lolos seleksi untuk menjadi P3K. Dengan demikian, total jumlah TKD yang akan diangkat menjadi P3K mencapai 2200 orang. Jika ditambah dengan 200 pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah ada, maka total tenaga kerja di lingkungan pemerintah kota mencapai 2400 orang.
Sementara itu, dengan jumlah penduduk sekitar 180 ribu jiwa, beban kerja ini harus diatur sedemikian rupa agar tetap efisien dan produktif. Ia pun khawatir jika jumlah tenaga kerja yang ada tidak diimbangi dengan beban kerja yang sepadan, banyak dari mereka mungkin tidak bekerja secara optimal dan hanya menghabiskan waktu dengan aktivitas yang kurang produktif.
“Jangan sampai justru terlalu banyak pegawainya. Nanti kebanyakan main game saja mereka daripada kerja,” timpalnya.
Politisi Partai Golkar ini pun menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan kajian yang komprehensif untuk memastikan bahwa perubahan status ini benar-benar memberikan manfaat bagi Kota Bontang tanpa memberikan
“Jangan sampai justru membebani APBD Kita,” tandasnya. (Adv)
Pewarta: Yayuk
Discussion about this post