DPD RI Desak Pemerintah Cabut Moratorium Pemekaran DOB, Andi Sofyan Hasdam: Ini Penting untuk Memudahkan Pelayanan Masyarakat di Daerah

Inspirasa.co – Sebanyak 186 daerah mengusulkan pemekaran wilayah. Usulan itu di sampaikan oleh Forum Koordinasi Nasional (FORKONAS) Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia (PP DOB Se Indonesia) kepada Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rapat audiensi, di ruang rapat Sriwijaya Komplek Parlemen di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Forum Koordinasi Nasional (FORKONAS) Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia (PP DOB Se Indonesia) ini, diterima oleh Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dan anggota Komite I DPD RI lainnya.

Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional

KIKA: Hentikan Militerisasi Ruang Sipil, Jangan Jadikan Barak Militer Sebagai Instrumen Penghukuman Atas Ekspresi Demokratis

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Andi Sofyan Hasdam menyampaikan, dalam rapat audiensi, ada 186 daerah yang mengusulkan pemekaran dan akan diperjuangkan.

Dikatakan Andi Sofyan Hasdam, usulan pemekaran ini sudah berlangsung cukup lama. Namun pemekaran tidak bisa berlangsung karena ada moratorium di zaman pemerintahan Joko Widodo, dimana pemekaran ini dihentikan.

“Oleh karena itu, 186 daerah ini datang ke Komite I DPD RI mengusulkan agar di moratorium ini dapat dicabut dan dilaksanakan pemekaran,” jelas senator asal Kaltim ini.

Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam menganggap moratorium ini memang sudah saatnya untuk dicabut. Namun, pelaksanaan pemekaran terhadap 186 daerah ini perlu dilaksanakan secara bertahap.

Pemekaran harus melewati beberapa kajian, mengacu pada persyaratan teknis di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga daerah yang sudah dianggap memenuhi persyaratan teknis bisa diusulkan untuk pemekaran.

Selain itu DPD RI meminta agar Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah (Petada) dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) diterbitkan.

Maka dari itu, usulan dari audiensi Forum Koordinasi Nasional (FORKONAS) Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia (PP DOB Se Indonesia) ini, akan diteruskan dan disampaikan kepada pemerintah agar moratorium dicabut, dan diberikan pemekaran secara bertahap.

“Secara bertahap tidak usah banyak, 2/1 Provinsi dulu sebagai percobaan untuk melihat langkah selanjutnya mengenai DOB ini,” jelas Andi Sofyan Hasdam.

Ditegaskan Andi Sofyan Hasdam pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) ini sangat penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. (Aris).