Inspirasa.co – Pengelolaan retribusi di tiga pasar utama Kota Bontang dinilai bocor dan jauh dari target. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera merombak total sistem penarikan retribusi konvensional menjadi serbadigital demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saat ini, realisasi PAD dari tiga pasar utama—Pasar Taman Citra Mas Loktuan, Pasar Taman Rawa Indah, dan Pasar Telihan—baru menyentuh angka Rp400 juta hingga Rp500 juta. Padahal, target yang dipatok mencapai Rp1,7 miliar.
“Targetnya sekitar Rp1,7 miliar, tapi realisasi sementara baru sekitar Rp400 juta sampai Rp500 juta. Masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal karena sistem pembayaran belum sepenuhnya modern,” ujar Rustam.
Politikus Golkar ini menegaskan, transaksi tunai di lapangan memicu kerawanan tinggi terjadinya loss (kehilangan) pendapatan. Sebagai solusi konkrit, Komisi B mendorong penerapan sistem non-tunai berbasis QRIS/barcode atau aplikasi digital, bekerja sama dengan Bankaltimtara maupun bank nasional.
Besar Pasak daripada Tiang
Rustam membeberkan ironi pengelolaan pasar saat ini: pengeluaran operasional justru jauh lebih besar ketimbang pemasukan. Biaya listrik untuk ketiga pasar tersebut saja menembus Rp100 juta per bulan, belum ditambah biaya air dan kebersihan.
Meski pasar tradisional mengemban fungsi pelayanan publik—bukan semata-mata mencari untung—Rustam menegaskan bahwa pasar seharusnya bisa mandiri secara finansial.
“Kalau memang tidak bisa menghasilkan PAD besar, minimal bisa membiayai operasionalnya sendiri. Jangan sampai semua terus-menerus menyedot dan bergantung pada APBD,” cetusnya.
Terkait wacana penyesuaian tarif parkir dan sewa lapak, Rustam mengingatkan Pemkot Bontang untuk tidak asal naik tarif. Perubahan harga harus dilandasi kajian akademis formal sebelum merevisi Peraturan Daerah (Perda) dan diteruskan ke Peraturan Wali Kota (Perwali).
