SAMARINDA — Tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran memaksa pemerintah daerah berpikir lebih keras. Tidak lagi bisa hanya mengandalkan pola lama, daerah dituntut kreatif menggali sumber pendapatan. Persoalan itu menjadi inti pertemuan koordinasi antara Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda.
Rombongan Komisi II DPRD Kukar dipimpin Ketua Komisi II, Eko Wulandanu, bersama anggota Masniah Haji Doni, Kamarun Jaman, dan Rahmat Dermawan, serta sejumlah anggota lainnya. Kedatangan mereka disambut anggota DPRD Kaltim, Guntur dan Reza Pahlevi.
Pertemuan itu membahas upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar, terutama melalui optimalisasi potensi pajak, perizinan, kontribusi perusahaan, serta berbagai sumber pendapatan yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal. Diskusi juga menyoroti pentingnya sinergi kabupaten dan provinsi dalam mengidentifikasi potensi pendapatan lintas wilayah. Dengan sumber daya alam dan aktivitas industri yang besar, Kukar dinilai masih memiliki ruang meningkatkan penerimaan daerah melalui pengelolaan potensi yang lebih terarah.
Inventarisasi Pajak Kendaraan dan Pajak Air Permukaan
Anggota DPRD Kaltim, Guntur, memberikan sejumlah masukan. Salah satunya inventarisasi ulang potensi pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan angkutan hasil pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta kendaraan berat lain yang beroperasi di Kalimantan Timur tetapi masih menggunakan pelat nomor luar daerah. Menurutnya, aktivitas kendaraan di wilayah Kaltim seharusnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah sesuai ketentuan perpajakan.
Sementara anggota DPRD Kaltim lainnya, Reza Pahlevi, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan di Kutai Kartanegara. Ia mendorong anggota DPRD bersama perangkat daerah terkait lebih aktif turun ke lapangan mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum terdata optimal. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi pajak air permukaan yang dimanfaatkan perusahaan pertambangan dan perkebunan sawit. Menurutnya, penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha perlu diinventarisasi agar kewajiban perpajakan yang melekat dapat teridentifikasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Masukan lain mencakup evaluasi kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak dan perizinan agar tidak ada potensi penerimaan yang terlewat.
Aksi Konkret dan Regulasi Daerah
Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, mengapresiasi berbagai masukan tersebut. Ia menilai koordinasi lintas lembaga penting untuk memperkuat upaya peningkatan PAD, terutama saat pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, hasil pertemuan perlu ditindaklanjuti melalui kerja bersama di lapangan, termasuk inventarisasi potensi pendapatan dan mendorong lahirnya regulasi daerah yang memperkuat dasar hukum pemungutan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Eko berharap komunikasi dan kolaborasi DPRD Kukar–Kaltim tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut dalam langkah konkret mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, menilai kondisi efisiensi anggaran harus menjadi momentum pembenahan dan kreativitas dalam mengelola potensi. Pemerintah daerah perlu menginventarisasi pemanfaatan ruang dan aset daerah yang belum optimal, lalu mengkajinya menjadi sumber pendapatan baru sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan.
“Di tengah kondisi efisiensi seperti sekarang, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pola-pola yang selama ini berjalan. Harus ada lebih banyak aksi, inovasi, dan kolaborasi untuk menggali sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan, termasuk pemanfaatan ruang dan aset daerah yang selama ini belum produktif,” ujar Rahmat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah proaktif menjemput peluang pendapatan, baik melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian di pusat. Berbagai program, kebijakan, dan peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat perlu diidentifikasi dan diperjuangkan aktif agar bermanfaat bagi pembangunan daerah.
“Selain mengoptimalkan potensi yang ada di daerah, kita juga harus lebih kreatif menjemput bola. Jangan hanya menunggu, tetapi aktif membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hingga kementerian di pusat untuk mencari peluang yang bisa mendukung pendapatan dan pembangunan Kutai Kartanegara,” tambahnya.
Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi DPRD Kukar dan DPRD Kaltim dalam mendorong optimalisasi PAD. Di tengah keterbatasan fiskal, penggalian potensi pendapatan yang belum tergarap menjadi pekerjaan penting agar daerah tetap punya ruang membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (Adv)















