Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan dua skema pembiayaan dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Pelibatan perusahaan dan penggunaan APBD menjadi pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta lokasi pembangunan.
Kebijakan tersebut terlihat dari rencana pengerjaan jalan menuju Desa Sekerat dan pengembangan akses penghubung antara Kutim dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menjelaskan, ruas jalan sepanjang 18 kilometer dari Muara Blok Beruang menuju Desa Sekerat diarahkan untuk dikerjakan melalui kontribusi bersama sejumlah perusahaan.
Pemerintah menginginkan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan semangat gotong royong sehingga tidak seluruh pembiayaannya dibebankan kepada anggaran daerah.
“Yang 18 kilometer dari Muara Blok Beruang sampai ke Desa Sekerat itu nanti harus dikerjakan secara gotong royong oleh perusahaan-perusahaan. Jadi, kita upayakan tidak menggunakan dana APBD,” jelasnya saat ditemui awak media, Selasa (17/11/2026).
Di sisi lain, Mahyunadi juga mempersiapkan pembangunan jalan untuk memperkuat konektivitas dengan Kabupaten Kukar. Ruas Ngalayo, Sanambang hingga Berupuh telah masuk tahapan lelang tahun ini.
Pembangunan tersebut nantinya dilanjutkan dengan upaya menyambungkan jalan dari Berupuh hingga mencapai kawasan perbatasan kedua kabupaten.
Berbeda dengan akses menuju Sekerat, pembangunan ruas jalan penghubung Kutim-Kukar di wilayah Kutim direncanakan menggunakan APBD. Adapun di wilayah Kukar, sebagian pengerjaan dimungkinkan melibatkan perusahaan.
“Kalau di Kukar mungkin sebagian perusahaan. Kalau kita tidak lewat di perusahaan sih jalurnya,” katanya.
Ia juga menilai, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pembiayaan dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak menutup peluang keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah.
Melalui dua skema tersebut, pemerintah berharap sejumlah kebutuhan infrastruktur dapat ditangani secara lebih terarah. Perusahaan dapat berkontribusi pada ruas tertentu, sementara APBD difokuskan untuk pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga membuka keterisolasian kawasan, memperlancar mobilitas masyarakat, dan memperkuat hubungan ekonomi antardaerah di Kutim.
















