Sangatta – Mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan di Kutai Timur (Kutim) ke depan diharapkan semakin praktis. Pemerintah Kabupaten Kutim tengah menyiapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan menjadi pusat integrasi berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan dan pelayanan instansi vertikal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, menyampaikan bahwa pembangunan MPP merupakan bagian dari pembenahan birokrasi agar pelayanan pemerintah semakin dekat dengan masyarakat. Konsep yang diusung bukan sekadar menyediakan tempat pelayanan, tetapi juga menyatukan sistem dan prosedur dari berbagai instansi.
Ia menilai, masyarakat harus mendapatkan kemudahan ketika berhadapan dengan urusan administrasi. Pelayanan tidak boleh bergantung pada keberadaan pejabat tertentu, melainkan harus memiliki mekanisme yang jelas, terukur, dan bisa diakses dengan mudah.
“Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pelayanan yang memiliki standar jelas serta dapat diakses secara lebih praktis,” ungkap Rizali.
Dalam konsep pengembangannya, MPP akan menghimpun sejumlah pelayanan yang selama ini tersebar di berbagai kantor pemerintahan. Di antaranya layanan Disdukcapil, kesehatan, pendidikan, serta perizinan yang dikelola DPMPTSP.
Pemkab Kutim juga menginginkan adanya keterlibatan instansi vertikal agar jenis pelayanan yang tersedia semakin lengkap. Layanan keimigrasian menjadi salah satu yang diharapkan dapat dihadirkan melalui koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus mendatangi sejumlah lokasi berbeda, bahkan keluar daerah, demi menyelesaikan kebutuhan administrasi tertentu.
Meski demikian, Rizali mengatakan pembangunan fasilitas MPP masih dalam proses penyelesaian. Pemerintah daerah terus mendorong percepatan agar gedung tersebut dapat segera difungsikan dan menjadi pusat pelayanan terpadu bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia turut menjelaskan perbedaan antara MPP dan Unit Layanan Terpadu (ULT) Sekretariat Daerah. Keduanya memang memiliki tujuan memberikan kemudahan pelayanan, tetapi berbeda dari sisi cakupan.
ULT lebih difokuskan untuk melayani kebutuhan administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah. Sedangkan MPP akan menjadi wadah pelayanan lintas perangkat daerah, termasuk instansi vertikal yang menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten.
Selain kesiapan fasilitas, tantangan lain yang perlu diselesaikan adalah integrasi data. Rizali mengakui, setiap perangkat daerah selama ini telah memiliki sistem pendataan masing-masing. Kondisi tersebut perlu dibenahi agar tidak terjadi perbedaan informasi ketika data digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pun menjadi salah satu langkah yang harus terus didorong. Melalui sistem yang terintegrasi, data dari berbagai perangkat daerah diharapkan dapat saling terhubung, sehingga proses pelayanan berlangsung lebih cepat dan memiliki dasar informasi yang sama.
Menurut Rizali, penerapan teknologi digital juga harus dibarengi peningkatan kapasitas aparatur. Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami sistem pelayanan serta fasilitas pendukung yang memadai menjadi bagian penting dalam memastikan MPP berjalan sesuai tujuan.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat. Sebab, pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan saat menggunakannya.
Pemkab Kutim berharap MPP nantinya menjadi wajah baru pelayanan birokrasi daerah. Dengan menyatukan berbagai layanan dalam satu lokasi dan didukung sistem digital, masyarakat diharapkan dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dalam mengurus berbagai keperluan pemerintahan.















