Senin, November 16, 2026
inspirasa.co
No Result
View All Result
  • Login
  • Advetorial
  • Budaya
  • Terkini
  • Viral
  • Kuliner
  • Lingkungan
  • Musik
  • Politik
  • Sains
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Advetorial
  • Budaya
  • Terkini
  • Viral
  • Kuliner
  • Lingkungan
  • Musik
  • Politik
  • Sains
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
No Result
View All Result
inspirasa.co
Home Advetorial

DPRD Kukar Buka Konsultasi Publik Lima Raperda, Targetkan Akan Disah Sebelum Akhir 2026

inspirasa.co by inspirasa.co
16 November 2026
in Daerah, DPRD Kukar
0
Foto: Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.

Foto: Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.

301
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

TENGGARONG — DPRD Kutai Kartanegara membuka konsultasi publik terhadap lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang sedang dibahas panitia khusus (pansus). Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani berharap masyarakat dan pihak terkait memberikan masukan serta koreksi untuk menyempurnakan kelima raperda tersebut. Hal itu disampaikannya dalam wawancara di Ruang Serba Guna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

Menurut Ahmad Yani, pembahasan kelima raperda saat ini sudah memasuki tahap finalisasi sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan. Ia menilai raperda tersebut sangat dibutuhkan daerah dan diharapkan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.

Baca juga :

Mahyunadi Dorong Koperasi Kutim Garap Potensi Daerah, SIGAP Jadi Instrumen Pengembangan

Dokter Spesialis Turun ke Kecamatan, Dinkes Kutim Perluas Jangkauan Layanan hingga Pedalaman

“Hari ini kami membuka konsultasi publik terhadap lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang saat ini sedang dibahas oleh panitia khusus (pansus) DPRD Kutai Kartanegara,” ujarnya.

“Melalui konsultasi publik ini, kami berharap masyarakat dan pihak terkait dapat memberikan masukan, koreksi, serta berdiskusi untuk menyempurnakan lima raperda tersebut. Saat ini, pembahasannya sudah memasuki tahap finalisasi sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan,” katanya.

“Lima raperda ini dinilai sangat dibutuhkan daerah. Kami juga berharap regulasi tersebut dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar,” tambahnya.

Target Rampung Desember 2026

Ahmad Yani menjelaskan, setelah konsultasi publik, pansus akan melanjutkan proses finalisasi. Selanjutnya, raperda akan dikirim ke pemerintah provinsi untuk difasilitasi, dikoreksi, dan diperbaiki sebelum dikembalikan ke DPRD untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda).

“Setelah konsultasi publik, pansus akan melanjutkan proses finalisasi. Selanjutnya, raperda akan dikirim ke pemerintah provinsi untuk dilakukan fasilitasi, koreksi, dan perbaikan sebelum dikembalikan ke DPRD untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda),” jelasnya.

Ia menargetkan seluruh proses tersebut selesai pada Desember 2026, sehingga sebelum akhir tahun raperda sudah memperoleh persetujuan. Ahmad Yani berharap tidak ada kendala maupun hambatan dalam penyelesaian kelima raperda itu.

“Kami menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026, sehingga sebelum akhir tahun sudah bisa mendapatkan persetujuan. Harapannya, tidak ada kendala maupun hambatan dalam proses penyelesaian lima raperda tersebut,” ucapnya.

Libatkan Kejaksaan hingga Satpol PP

Dalam penyusunan raperda, Ahmad Yani menyebut DPRD melibatkan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai narasumber, terutama untuk membahas rumusan ketentuan pidana. Pelibatan kejaksaan, menurutnya, diperlukan agar ketentuan sanksi pidana dalam perda dirumuskan tepat dan sesuai ketentuan hukum.

“Dalam penyusunan raperda, DPRD juga melibatkan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai narasumber, terutama untuk membahas rumusan ketentuan pidana,” katanya.

“Pelibatan kejaksaan diperlukan agar ketentuan mengenai sanksi pidana dalam perda dirumuskan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang nantinya ditetapkan, mekanisme penegakan hukumnya memiliki dasar yang jelas,” tambahnya.

Selain kejaksaan, DPRD menilai pentingnya keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembahasan raperda karena instansi tersebut bertugas menegakkan peraturan daerah. Ahmad Yani berharap fungsi Satpol PP dapat diperkuat dan tidak hanya menjalankan tugas secara rutin.

“Selain kejaksaan, DPRD juga menilai pentingnya keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembahasan raperda, mengingat instansi tersebut memiliki tugas menegakkan peraturan daerah,” jelasnya.

“Kami berharap fungsi Satpol PP dapat diperkuat dan tidak hanya sebatas menjalankan tugas secara rutin. Sebab, sejumlah perda yang telah disahkan dinilai belum mendapatkan pengawalan dan penegakan secara maksimal,” tambahnya.

Menurutnya, masih ditemukan berbagai pelanggaran, sementara penerapan sanksi belum berjalan tegas. Karena itu, koordinasi antara DPRD, kejaksaan, dan Satpol PP perlu diperkuat agar perda yang nantinya disahkan benar-benar dapat diterapkan dan dipatuhi masyarakat maupun pihak terkait.

“Masih ditemukan berbagai pelanggaran, sementara penerapan sanksi belum berjalan tegas. Karena itu, koordinasi antara DPRD, kejaksaan, dan Satpol PP perlu diperkuat agar perda yang nantinya disahkan benar-benar dapat diterapkan dan dipatuhi masyarakat maupun pihak terkait,” tegasnya. (adv)

Bagikan ini:

  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X

Terkait

ShareTweetShare
 

POPULAR NEWS

Kaka Ade bersaudara?

Kaka Ade bersaudara?

3 Oktober 2021
Pelaku Penabrak Pengendara Motor di Depan Sekolah YPK Terancam di Hukum 6 Tahun Penjara

Pelaku Penabrak Pengendara Motor di Depan Sekolah YPK Terancam di Hukum 6 Tahun Penjara

8 Mei 2021
Foto Ilustrasi AI Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Mendagri Tegaskan Aturan WFH Jumat ASN: Ponsel Wajib Aktif, Lokasi Dipantau Geo-location

5 April 2026
Foto ilustrasi AI

Soal Anggaran Rujab Rp25 Miliar, Seno Aji Sebut Ada Pengawasan Hingga Audit

4 April 2026
Puluhan warga di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara memperbaiki jalan provinsi Kaltim yang rusak parah pada Minggu (5/4/2026).

Jaga Marwah Kaltim, Warga Loa Kulu Kukar Patungan Tambal Jalan Rusak

7 April 2026

EDITOR'S PICK

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang

Kondisi Pasar Tamrin Lesu, BW: Banyak Pedagang Gulung Tikar

4 Juli 2024
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Bontang Acis Maidy Muspa ditemui media ini Jumat 21 Juni 2024.

Ini Teknis KPU Verfak KTP Dukungan Paslon Perseorangan Basri Rase-Chusnul dari Rumah ke Rumah

21 Juni 2024
Komisioner KPU Bontang

Daftar Jalur Independen, Bacalon Lebih Dulu Bersurat dan Ditandatangani Langsung Bacalon Bukan dari Ormas

8 Mei 2024
‘Dewa Matahari’ dari Banten Mengaku Punya Uang Rp 2 Miliar di Koper

‘Dewa Matahari’ dari Banten Mengaku Punya Uang Rp 2 Miliar di Koper

13 Juli 2022

Tentang Kami

Follow us

Berita Terbaru

  • DPRD Kukar Buka Konsultasi Publik Lima Raperda, Targetkan Akan Disah Sebelum Akhir 2026 16 November 2026
  • Mahyunadi Dorong Koperasi Kutim Garap Potensi Daerah, SIGAP Jadi Instrumen Pengembangan 16 November 2026
  • Dokter Spesialis Turun ke Kecamatan, Dinkes Kutim Perluas Jangkauan Layanan hingga Pedalaman 16 November 2026
  • Dinkes Kutim Ingatkan Kasus HIV Ibarat Gunung Es, Stigma Jadi Penghambat Pemeriksaan 16 November 2026
Seedbacklink
  • Pedoman media siber
  • Privacy
  • Redaksi
  • Kontak

© 2021 inspirasa.co - Support By Inspirasi Cyber ICM KALTIM.

No Result
View All Result
  • Advetorial
  • Budaya
  • Terkini
  • Viral
  • Kuliner
  • Lingkungan
  • Musik
  • Politik
  • Sains
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak

© 2021 inspirasa.co - Support By Inspirasi Cyber ICM KALTIM.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Go to mobile version
Memuat Komentar...