TENGGARONG — DPRD Kutai Kartanegara membuka konsultasi publik terhadap lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang sedang dibahas panitia khusus (pansus). Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani berharap masyarakat dan pihak terkait memberikan masukan serta koreksi untuk menyempurnakan kelima raperda tersebut. Hal itu disampaikannya dalam wawancara di Ruang Serba Guna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Menurut Ahmad Yani, pembahasan kelima raperda saat ini sudah memasuki tahap finalisasi sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan. Ia menilai raperda tersebut sangat dibutuhkan daerah dan diharapkan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.
“Hari ini kami membuka konsultasi publik terhadap lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang saat ini sedang dibahas oleh panitia khusus (pansus) DPRD Kutai Kartanegara,” ujarnya.
“Melalui konsultasi publik ini, kami berharap masyarakat dan pihak terkait dapat memberikan masukan, koreksi, serta berdiskusi untuk menyempurnakan lima raperda tersebut. Saat ini, pembahasannya sudah memasuki tahap finalisasi sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan,” katanya.
“Lima raperda ini dinilai sangat dibutuhkan daerah. Kami juga berharap regulasi tersebut dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar,” tambahnya.
Target Rampung Desember 2026
Ahmad Yani menjelaskan, setelah konsultasi publik, pansus akan melanjutkan proses finalisasi. Selanjutnya, raperda akan dikirim ke pemerintah provinsi untuk difasilitasi, dikoreksi, dan diperbaiki sebelum dikembalikan ke DPRD untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda).
“Setelah konsultasi publik, pansus akan melanjutkan proses finalisasi. Selanjutnya, raperda akan dikirim ke pemerintah provinsi untuk dilakukan fasilitasi, koreksi, dan perbaikan sebelum dikembalikan ke DPRD untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda),” jelasnya.
Ia menargetkan seluruh proses tersebut selesai pada Desember 2026, sehingga sebelum akhir tahun raperda sudah memperoleh persetujuan. Ahmad Yani berharap tidak ada kendala maupun hambatan dalam penyelesaian kelima raperda itu.
“Kami menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026, sehingga sebelum akhir tahun sudah bisa mendapatkan persetujuan. Harapannya, tidak ada kendala maupun hambatan dalam proses penyelesaian lima raperda tersebut,” ucapnya.
Libatkan Kejaksaan hingga Satpol PP
Dalam penyusunan raperda, Ahmad Yani menyebut DPRD melibatkan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai narasumber, terutama untuk membahas rumusan ketentuan pidana. Pelibatan kejaksaan, menurutnya, diperlukan agar ketentuan sanksi pidana dalam perda dirumuskan tepat dan sesuai ketentuan hukum.
“Dalam penyusunan raperda, DPRD juga melibatkan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai narasumber, terutama untuk membahas rumusan ketentuan pidana,” katanya.
“Pelibatan kejaksaan diperlukan agar ketentuan mengenai sanksi pidana dalam perda dirumuskan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang nantinya ditetapkan, mekanisme penegakan hukumnya memiliki dasar yang jelas,” tambahnya.
Selain kejaksaan, DPRD menilai pentingnya keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembahasan raperda karena instansi tersebut bertugas menegakkan peraturan daerah. Ahmad Yani berharap fungsi Satpol PP dapat diperkuat dan tidak hanya menjalankan tugas secara rutin.
“Selain kejaksaan, DPRD juga menilai pentingnya keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembahasan raperda, mengingat instansi tersebut memiliki tugas menegakkan peraturan daerah,” jelasnya.
“Kami berharap fungsi Satpol PP dapat diperkuat dan tidak hanya sebatas menjalankan tugas secara rutin. Sebab, sejumlah perda yang telah disahkan dinilai belum mendapatkan pengawalan dan penegakan secara maksimal,” tambahnya.
Menurutnya, masih ditemukan berbagai pelanggaran, sementara penerapan sanksi belum berjalan tegas. Karena itu, koordinasi antara DPRD, kejaksaan, dan Satpol PP perlu diperkuat agar perda yang nantinya disahkan benar-benar dapat diterapkan dan dipatuhi masyarakat maupun pihak terkait.
“Masih ditemukan berbagai pelanggaran, sementara penerapan sanksi belum berjalan tegas. Karena itu, koordinasi antara DPRD, kejaksaan, dan Satpol PP perlu diperkuat agar perda yang nantinya disahkan benar-benar dapat diterapkan dan dipatuhi masyarakat maupun pihak terkait,” tegasnya. (adv)















