Sangatta – Potensi perkebunan, pertambangan, perikanan, hingga perdagangan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai dapat menjadi peluang besar bagi pengembangan koperasi. Pemerintah daerah pun mendorong agar potensi tersebut dikelola lebih optimal sehingga koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi mampu menjalankan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi saat meluncurkan pengembangan aplikasi SIGAP Koperasi Kutim di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas Koperasi Kutim tersebut, Mahyunadi menegaskan bahwa kehadiran aplikasi SIGAP harus menjadi langkah awal untuk membenahi sekaligus mengembangkan koperasi di daerah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tidak cukup hanya untuk mencatat jumlah koperasi, tetapi juga harus mendukung proses pembinaan dan pendampingan.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 1.487 koperasi di Kutim. Namun, tidak seluruhnya masih aktif menjalankan kegiatan usaha. Sejumlah koperasi menghadapi persoalan administrasi, legalitas badan hukum, hingga kewajiban keuangan yang membuat operasionalnya terhenti.
“Melalui SIGAP ini, diharapkan nanti tidak ada lagi koperasi yang terbengkalai. Bukan hanya mendata, tetapi juga melakukan pendampingan,” ungkap Mahyunadi.
Ia menilai, koperasi seharusnya menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Karena itu, peluang usaha koperasi perlu diperluas dengan memanfaatkan berbagai sektor unggulan yang dimiliki Kutim.
Mahyunadi mencontohkan peluang kerja sama dengan perusahaan perkebunan dan industri pengolahan minyak goreng. Menurutnya, keberadaan industri tersebut dapat membuka ruang bagi koperasi untuk terlibat dalam rantai usaha, termasuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.
Potensi lain juga terdapat pada sektor perikanan. Dengan wilayah pesisir dan garis pantai yang luas, Kutim memiliki peluang mengembangkan koperasi perikanan agar masyarakat lokal dapat mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan hasil laut.
“Banyak hal yang bisa dikembangkan, baik dari sektor perkebunan maupun perikanan. Ini menjadi tugas besar Dinas Koperasi untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang ada sekaligus menumbuhkan koperasi baru,” ujarnya.
Selain pengembangan koperasi yang sudah ada, Mahyunadi turut menyoroti keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ia berharap koperasi tersebut benar-benar beroperasi dan mampu menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari keberadaan bangunan atau kelengkapan administrasi. Hal terpenting adalah adanya kegiatan usaha, anggota yang terlibat, serta pengelolaan organisasi yang berjalan secara sehat.
Untuk itu, kolaborasi antara Dinas Koperasi, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga perusahaan perlu diperkuat. Berbagai peluang kemitraan di sektor usaha dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi koperasi untuk tumbuh dan memiliki kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Mahyunadi juga mengingatkan pentingnya pembinaan manajemen koperasi. Pendampingan diperlukan agar pengurus memahami administrasi, mampu mengelola aset, menghimpun anggota, serta mengembangkan permodalan melalui akses pembiayaan perbankan.
Ia berharap pengelolaan koperasi ke depan semakin transparan dan profesional sehingga kepercayaan antara anggota dan pengurus tetap terjaga. Dengan demikian, koperasi dapat berkembang tanpa dibayangi persoalan tata kelola internal.
Peluncuran pengembangan aplikasi SIGAP Koperasi Kutim turut dihadiri jajaran perangkat daerah, para camat se-Kutim, serta unsur terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi secara resmi menyatakan aplikasi SIGAP Koperasi Kutim diluncurkan, didampingi Kepala Dinas Koperasi Marhadin dan Dr. Fajar Iswayudi, SE., MPA.
Melalui inovasi ini, Pemkab Kutim berharap pendataan dan pembinaan koperasi semakin terarah, sekaligus membuka peluang bagi koperasi untuk mengambil peran lebih luas dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.














