Selasa, November 17, 2026
inspirasa.co
No Result
View All Result
  • Login
  • Advetorial
  • Budaya
  • Terkini
  • Viral
  • Kuliner
  • Lingkungan
  • Musik
  • Politik
  • Sains
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Advetorial
  • Budaya
  • Terkini
  • Viral
  • Kuliner
  • Lingkungan
  • Musik
  • Politik
  • Sains
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
No Result
View All Result
inspirasa.co
Home Advetorial

Tak Perlu Berpindah Kantor, MPP Kutim Disiapkan Satukan Berbagai Layanan Publik

inspirasa.co by inspirasa.co
17 November 2026
in Daerah, Kutim
0
Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi

Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi

303
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Sangatta – Mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan di Kutai Timur (Kutim) ke depan diharapkan semakin praktis. Pemerintah Kabupaten Kutim tengah menyiapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan menjadi pusat integrasi berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan dan pelayanan instansi vertikal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, menyampaikan bahwa pembangunan MPP merupakan bagian dari pembenahan birokrasi agar pelayanan pemerintah semakin dekat dengan masyarakat. Konsep yang diusung bukan sekadar menyediakan tempat pelayanan, tetapi juga menyatukan sistem dan prosedur dari berbagai instansi.

Baca juga :

Pangkas Birokrasi, Setkab Kutim Hadirkan Pusat Layanan Terpadu dengan Tujuh Loket

Empat Pilar Pelayanan Publik Jadi Sorotan Sekda Kutim, SDM hingga Anggaran Harus Siap

Ia menilai, masyarakat harus mendapatkan kemudahan ketika berhadapan dengan urusan administrasi. Pelayanan tidak boleh bergantung pada keberadaan pejabat tertentu, melainkan harus memiliki mekanisme yang jelas, terukur, dan bisa diakses dengan mudah.

“Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pelayanan yang memiliki standar jelas serta dapat diakses secara lebih praktis,” ungkap Rizali.

Dalam konsep pengembangannya, MPP akan menghimpun sejumlah pelayanan yang selama ini tersebar di berbagai kantor pemerintahan. Di antaranya layanan Disdukcapil, kesehatan, pendidikan, serta perizinan yang dikelola DPMPTSP.

Pemkab Kutim juga menginginkan adanya keterlibatan instansi vertikal agar jenis pelayanan yang tersedia semakin lengkap. Layanan keimigrasian menjadi salah satu yang diharapkan dapat dihadirkan melalui koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus mendatangi sejumlah lokasi berbeda, bahkan keluar daerah, demi menyelesaikan kebutuhan administrasi tertentu.

Meski demikian, Rizali mengatakan pembangunan fasilitas MPP masih dalam proses penyelesaian. Pemerintah daerah terus mendorong percepatan agar gedung tersebut dapat segera difungsikan dan menjadi pusat pelayanan terpadu bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ia turut menjelaskan perbedaan antara MPP dan Unit Layanan Terpadu (ULT) Sekretariat Daerah. Keduanya memang memiliki tujuan memberikan kemudahan pelayanan, tetapi berbeda dari sisi cakupan.

ULT lebih difokuskan untuk melayani kebutuhan administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah. Sedangkan MPP akan menjadi wadah pelayanan lintas perangkat daerah, termasuk instansi vertikal yang menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten.

Selain kesiapan fasilitas, tantangan lain yang perlu diselesaikan adalah integrasi data. Rizali mengakui, setiap perangkat daerah selama ini telah memiliki sistem pendataan masing-masing. Kondisi tersebut perlu dibenahi agar tidak terjadi perbedaan informasi ketika data digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pun menjadi salah satu langkah yang harus terus didorong. Melalui sistem yang terintegrasi, data dari berbagai perangkat daerah diharapkan dapat saling terhubung, sehingga proses pelayanan berlangsung lebih cepat dan memiliki dasar informasi yang sama.

Menurut Rizali, penerapan teknologi digital juga harus dibarengi peningkatan kapasitas aparatur. Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami sistem pelayanan serta fasilitas pendukung yang memadai menjadi bagian penting dalam memastikan MPP berjalan sesuai tujuan.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat. Sebab, pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan saat menggunakannya.

Pemkab Kutim berharap MPP nantinya menjadi wajah baru pelayanan birokrasi daerah. Dengan menyatukan berbagai layanan dalam satu lokasi dan didukung sistem digital, masyarakat diharapkan dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dalam mengurus berbagai keperluan pemerintahan.

Bagikan ini:

  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X

Terkait

ShareTweetShare
 

POPULAR NEWS

Kaka Ade bersaudara?

Kaka Ade bersaudara?

3 Oktober 2021
Pelaku Penabrak Pengendara Motor di Depan Sekolah YPK Terancam di Hukum 6 Tahun Penjara

Pelaku Penabrak Pengendara Motor di Depan Sekolah YPK Terancam di Hukum 6 Tahun Penjara

8 Mei 2021
Foto Ilustrasi AI Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Mendagri Tegaskan Aturan WFH Jumat ASN: Ponsel Wajib Aktif, Lokasi Dipantau Geo-location

5 April 2026
Foto ilustrasi AI

Soal Anggaran Rujab Rp25 Miliar, Seno Aji Sebut Ada Pengawasan Hingga Audit

4 April 2026
Puluhan warga di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara memperbaiki jalan provinsi Kaltim yang rusak parah pada Minggu (5/4/2026).

Jaga Marwah Kaltim, Warga Loa Kulu Kukar Patungan Tambal Jalan Rusak

7 April 2026

EDITOR'S PICK

Wali Kota Bontang Menjadi Moerniaeni

Baru Disalurkan Rp12 Miliar, Neni Moernaeni Tegaskan Tetap Tagih Hak Daerah Rp402 M

18 Agustus 2026
Edukasi RSUD Bontang kepada karyawan PT Graha Power Kaltim. (Foto Istimewa)

RSUD Bontang Berikan Pelatihan Penanganan Kondisi Darurat Medis di PT Graha Power Kaltim

22 Oktober 2025
Jimmi Dorong Pembangunan Fasilitas Olahraga di Permukiman Warga

Jimmi Dorong Pembangunan Fasilitas Olahraga di Permukiman Warga

28 November 2024
Foto: Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam melaksanakan reses menyerap aspirasi warga di Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Rabu (23/4/2025) siang.

Reses Andi Faiz di BK: Warga Dukung Rencana Pembangunan Jalan Layang Atasi Banjir Rob, Pemkot Berupaya Lakukan Intervensi ke Pemerintah Pusat

23 April 2025

Tentang Kami

Follow us

Berita Terbaru

  • Tak Perlu Berpindah Kantor, MPP Kutim Disiapkan Satukan Berbagai Layanan Publik 17 November 2026
  • Pangkas Birokrasi, Setkab Kutim Hadirkan Pusat Layanan Terpadu dengan Tujuh Loket 17 November 2026
  • Empat Pilar Pelayanan Publik Jadi Sorotan Sekda Kutim, SDM hingga Anggaran Harus Siap 17 November 2026
  • DPRD Kukar Buka Konsultasi Publik Lima Raperda, Targetkan Akan Disah Sebelum Akhir 2026 16 November 2026
Seedbacklink
  • Pedoman media siber
  • Privacy
  • Redaksi
  • Kontak

© 2021 inspirasa.co - Support By Inspirasi Cyber ICM KALTIM.

No Result
View All Result
  • Advetorial
  • Budaya
  • Terkini
  • Viral
  • Kuliner
  • Lingkungan
  • Musik
  • Politik
  • Sains
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak

© 2021 inspirasa.co - Support By Inspirasi Cyber ICM KALTIM.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Memuat Komentar...