Inspirasa.co – Fraksi Amanat Nurani Rakyat yang diwakili oleh Irfan memberikan pandangan umum terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang untuk Tahun Anggaran 2024.
Dalam penjelasannya, Irfan menyebutkan terkait pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2024 diproyeksikan mencapai Rp 2,772 triliun. Ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 296,330 miliar, pendapatan dari sektor Pendapatan Transfer sebesar Rp 2,456 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sejumlah Rp 19,937 miliar.
Sementara, untuk belanja daerah, total anggaran yang dialokasikan adalah Rp 3,353 triliun.
“Rincian alokasi ini mencakup belanja operasi sebesar Rp 2,124 triliun, belanja modal sebesar Rp 1,225 triliun, dan velanja tidak terduga sebesar Rp 3,634 miliar,” ujarnya saat paripurna, Jumat (3/8/2024) lalu.
Adapun, dalam hal pembiayaan, penerimaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 tercatat sebesar Rp 605,261 miliar. Sementara, pengeluaran pembiayaan dalam perubahan APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp 25 miliar yang akan digunakan untuk penyertaan modal ke Bank Kaltimtara.
“Fraksi Amanat Nurani Rakyat mencatat adanya kenaikan signifikan dalam realisasi pendapatan daerah dari target yang telah ditetapkan. Namun, perlu ditekankan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” timpalnya.
Selain itu, Irfan juga menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Penyediaan sarana prasarana yang memadai dan subsidi biaya pengobatan masyarakat menjadi sorotan utama.
Sementara, terkait proses penyusunan perubahan KUA-PPAS meminta harus didasarkan pada pencapaian periode sebelumnya dan dibandingkan dengan tiga tahun ke belakang.
“Fraksi berharap angka dalam KUA-PPAS tahun 2024 rasional dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Fraksi Amanat Nurani Rakyat juga mengingatkan Walikota untuk mengevaluasi penggunaan APBD pada semester pertama, khususnya sektor-sektor terdampak krisis ekonomi. Fokus pembangunan pada semester kedua harus diarahkan untuk membangkitkan ekonomi dan memulihkan aktivitas masyarakat.
“Terakhir, Kami menyarankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih cermat dalam membuat program agar tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga mengurangi jumlah SiLPA yang terlalu tinggi di akhir tahun anggaran,” tandasnya. (Adv)
Pewarta: Yayuk
Discussion about this post