Inspirasa.co – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Sabtu (3/8/2024).
Melalui perwakilannya Adrofdita, mengatakan PKS menekankan pentingnya perubahan anggaran yang sesuai dengan dokumen RPJMD 2021-2026, P-RKPD 2024, dan P-KUA 2024.
“Adapun, pendapatan Daerah Kota Bontang direncanakan meningkat 16,50% menjadi Rp 2,772 triliun. Pendapatan Asli Daerah naik 20,95% menjadi Rp 296,3 miliar, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat naik 15,61% menjadi Rp 2,456 triliun. Lain-lain pendapatan yang sah melonjak 96,32% menjadi Rp 19,9 miliar,” jelasnya.
Sementara itu Total belanja daerah diproyeksikan naik 18,03% menjadi Rp 3,352 triliun. Belanja operasi meningkat 13,22% menjadi Rp 2,123 triliun, dan belanja modal naik 27,89% menjadi Rp 1,225 triliun. Namun, belanja tidak terduga turun drastis 44,10% menjadi Rp 3,6 miliar.
Atas dasar itu, PKS menyampaikan beberapa hal dan meminta penjelasan atas penurunan anggaran RSUD dari Rp 254,7 miliar menjadi Rp 247,8 miliar, yang dianggap signifikan dan membutuhkan klarifikasi. Selain itu, PKS juga menuntut agar pelaksanaan perubahan APBD dijalankan efektif, efisien, dan adil.
“Dengan prioritas penanggulangan banjir, kemiskinan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengangguran,” timpalnya.
Tak hanya itu, Fraksi PKS menyoroti soal angka stunting di Bontang yang mencapai 27,4%, dan meminta pemerintah menjalankan program pengawasan stunting secara menyeluruh. Dan mendorong realisasi pembangunan polder di RT 23 Tanjung Laut dengan pembebasan lahan yang adil.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya regulasi penganggaran dan pembangunan agar proyek-proyek berjalan tepat waktu.
“Ini dianggap krusial untuk menjamin manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Bontang,” bebernya.
Dengan pandangan ini, Fraksi PKS berharap dapat berkontribusi positif dalam pembahasan perubahan APBD Kota Bontang 2024, memastikan kepentingan masyarakat terakomodir dengan baik.
“Pandangan ini mencerminkan komitmen PKS dalam menjaga transparansi dan efektivitas anggaran untuk kepentingan masyarakat Bontang. PKS juga meminta perhatian khusus pada sektor kesehatan dan pendidikan,” tandasnya. (Adv)
Pewarta: Yayuk
Discussion about this post