Inspirasa.co – Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kini mendalami perkara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAPPD) Bontang.
Penyelidikan perkara dilakukan oleh unsur Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari penyidik Polres Bontang, Kejaksaan Negeri serta Komisioner Badan Pengawas Pemilu, menelaah perkara dengan nomor 003.
Ismail Komisioner Divisi Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Bontang mengatakan, rangkaian prosedur penanganan perkara telah dilakukan.
Rangkaian prosedur penanganan perkara dilakukan untuk memastikan unsur formil dan materiil dari perkara ini lengkap. Pun dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang terkait untuk dimintai keterangan.
Adapun Gakkumdu telah memanggil 7 orang untuk dimintai keterangan, mereka antara lain berasal dari unsur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan dan Riset Daerah (Bapperida), Ketua TAPPD, Basri Rase, Anggota TAPPD Yophie dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Setelah unsur formil dan materiil dari perkara ini lengkap, maka dalam tempo 2 hari kedepan, Gakkumdu akan menyimpulkan hasil telaah perkara dugaan pelanggaran pidana pemilu ini.
“Durasi penyelidikannya sudah berjalan 3 hari, untuk 2 hari ke depan kita akan minta keterangan ahli,” ungkap Ismail.
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan kepada Bawaslu beberapa waktu lalu, terkait dugaan pelanggaran adanya Surat Keputusan (SK) Wali Kota pembentukan TAPPD.
Dimana, anggotanya yang diisi diduga terlibat dalam aktivitas kampanye pasangan calon nomor urut 1 Basri Rase dan Chusnul Dhihin.
“Kalau dari laporan ke kami dugaan pelanggarannya UU 10/2016 Tentang Pilkada pasal 71 ayat 1,” ungkap Ismail.
Discussion about this post