TENGGARONG — Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mencari jalan keluar. Salah satunya dengan menjajaki dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Komunikasi yang telah dibangun membuka peluang bagi Kukar memperoleh dukungan pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Nilainya diperkirakan mencapai Rp700 miliar hingga Rp1 triliun.
Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junaidi, mengungkapkan komunikasi dengan pemerintah pusat telah dilakukan beberapa kali. Upaya itu turut difasilitasi anggota DPR RI, Budi Satrio Djiwandono, serta diperkuat komunikasi yang dilakukan Bupati Kukar.
“Kalau tidak salah, berdasarkan informasi dari Pak Bupati, mungkin sekitar Rp700 miliar hingga Rp1 triliun akan dibantu melalui SMI untuk pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Ruang Fiskal yang Lebih Lapang
Menurut Junaidi, dukungan pembiayaan melalui SMI diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Dengan tambahan sumber pembiayaan itu, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dapat tetap berjalan.
Ia menilai dukungan tersebut memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur prioritas penggunaan APBD. Anggaran daerah yang relatif terbatas pun bisa lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Hal itu kami rasa cukup bagus, sehingga postur APBD kita yang kecil ini bisa lebih dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil yang memang sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Junaidi menjelaskan, sumber pembiayaan yang dimaksud berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang infrastruktur. Dukungan itu diharapkan memperkuat pembiayaan pembangunan di Kukar di luar kemampuan APBD.
“Dana itu dari SMI, dari perbankan PT Sarana Multi Infrastruktur,” tutupnya. (adv)















