SAMARINDA – Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda dinilai tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pelayanan, tetapi juga perlu dilihat dari kesesuaian antara kebutuhan BBM bersubsidi dengan kuota yang dialokasikan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan kembali besaran kuota yang diajukan dibandingkan dengan alokasi yang disetujui pemerintah pusat.
Menurutnya, selisih antara kebutuhan riil kendaraan di lapangan dan kuota yang diterima harus dihitung secara akurat. Terlebih, jumlah kendaraan bermotor di Samarinda telah mencapai lebih dari satu juta unit.
“Misalnya kita mengajukan satu juta atau dua juta kuota, ternyata dikabulkan hanya 500 ribu. Otomatis sudah pasti tidak cukup dengan jumlah kendaraan yang ada,” kata Deni, Jumat (2/10/2026).
Diketahui, alokasi BBM bersubsidi untuk Kaltim yang disetujui hanya sebesar 529.000 kiloliter (KL). Angka itu terpaut cukup jauh dari usulan Pemprov Kaltim yang mencapai 1.000.299 KL.
Di sisi lain, pertumbuhan jumlah kendaraan di Samarinda terus meningkat. Berdasarkan data Korlantas Polri hingga pertengahan 2026, populasi kendaraan di Kota Tepian mencapai 1,01 juta unit.
Jumlah tersebut terdiri dari 904.150 sepeda motor dan 107.381 mobil pribadi.
Deni mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti besaran kuota BBM bersubsidi yang secara khusus dialokasikan untuk Samarinda. Namun, ia menyebut terdapat indikasi ketimpangan antara kebutuhan dan jatah yang tersedia.
“Kalau saya tidak tahu angka pasti (kuota Samarinda), tapi sepengetahuan saya ada disparitas, ada jarak antara permintaan dengan jatah,” ujarnya.
Karena itu, Deni menilai penanganan antrean kendaraan di SPBU tidak cukup hanya dengan mengatur mekanisme pembelian. Sejumlah langkah dinilai perlu dilakukan secara bersamaan, mulai dari penambahan kuota hingga peningkatan pelayanan di SPBU.
Ia mendorong adanya penambahan alokasi BBM bersubsidi, penambahan jam operasional SPBU, serta penguatan pengawasan melalui pembentukan satuan tugas (satgas).
“Kalau memang ada tim satgas, diturunkan yang betul-betul memantau dan mengawasi supaya BBM subsidi itu tepat sasaran,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut juga meminta Pemkot Samarinda tidak sekadar melakukan komunikasi terkait kebutuhan BBM bersubsidi, tetapi aktif memperjuangkan penambahan alokasi kepada pemerintah pusat.
“Tidak hanya bertanya, tapi memperjuangkan. Mudah-mudahan kuota ini bisa terpenuhi,” pungkasnya.(adv)
