Inspirasa.co – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bukan sekadar formalitas birokrasi. Langkah ini merupakan strategi besar untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat realisasi program prioritas daerah.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Neni saat melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) dan mengukuhkan 10 kepala sekolah di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (21/5/2026). Agenda ini juga dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kinerja penurunan stunting dan penanganan sampah.
“Ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk memastikan prinsip the right man on the right place benar-benar terwujud demi menjawab ekspektasi masyarakat yang semakin dinamis,” ujar Neni, seraya menambahkan bahwa rotasi ini didasarkan pada mekanisme manajemen talenta (talent pool) berbasis kompetensi.
Dalam pergeseran posisi kali ini, empat kepala dinas resmi bertukar posisi:
1. Bahtiar Mabe sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), kini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
2. Toetoek Pribadi Ekowati sebelumnya Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM), kini dipercaya memimpin Dinas Kesehatan.
3. Eddy Forestwanto sebelumnya Kepala DP3AKB, kini bergeser menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
4. Ahmad Yani sebelumnya Kepala Satpol PP, kini diamanahkan memimpin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM).
Selain pejabat teras, Neni juga mengukuhkan 10 kepala sekolah yang terdiri dari sembilan kepala Sekolah Dasar (SD) dan satu kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Usai melantik, Wali Kota langsung memberikan instruksi spesifik kepada para pejabat baru. Kepada Kepala Dinkes yang baru, Toetoek Pribadi Ekowati, Neni menginstruksikan percepatan penanganan stunting melalui intervensi terpadu lintas sektor.
Neni mematok target tinggi pelaksanaan timbang serentak balita harus rampung pada Juni 2026 demi mengantongi data valid lapangan.
“Persoalan stunting bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata bagi kualitas generasi masa depan Bontang,” tegasnya.
Ia juga meminta fasilitas kesehatan memperkuat cakupan Universal Health Coverage (UHC) dengan pendekatan promotif dan preventif, serta pelayanan yang ramah dan inklusif.
Sementara itu, di sektor ketertiban umum, Eddy Forestwanto selaku Kepala Satpol PP yang baru diminta mengubah wajah penegakan peraturan daerah (perda) menjadi lebih humanis.
“Kedepankan pendekatan persuasif dan humanis, namun tetap harus tegas terhadap setiap pelanggaran,” jelas Neni.
Di akhir sambutannya, Wali Kota memberikan atensi khusus pada percepatan proyek Sekolah Rakyat yang saat ini masih mandek menunggu Detail Engineering Design (DED) dari pemerintah pusat.
Neni memerintahkan jajaran terkait untuk tidak pasif dan segera menjemput bola. “Segera tindak lanjuti dan terus bangun komunikasi intensif dengan Kementerian Sosial agar progresnya tidak tertunda,” pungkasnya. (Ima)
