Inspirasa.co – Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, melayangkan kritik keras terhadap ego sektoral yang masih terjadi dalam pengelolaan pendidikan di Kota Bontang. Ia mendesak seluruh elemen pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk menyamakan visi demi menjaga keberlangsungan sekolah dan memutus rantai ketimpangan kualitas.
Kritik tersebut disampaikan Heri dalam Dialog Pendidikan Peningkatan Mutu yang diinisiasi PGRI di Pendopo Rumah Wali Kota, Rabu (20/5/2026).
Negeri Tambah Rombel, Swasta Menjerit Kurang Siswa
Dalam forum tersebut, Heri menyoroti ironi yang terus berulang setiap tahun ajaran baru: sekolah negeri berbondong-bondong mengajukan penambahan rombongan belajar (rombel), sementara sekolah swasta justru “sekarat” karena kesulitan menjaring peserta didik.
“Jangan ada ego antara negeri dan swasta. Kita harus satu persepsi dan satu visi,” tegas Politisi ini.
Ia meminta pemerintah daerah menahan ambisi penambahan rombel di sekolah negeri. Kebijakan proteksi ini dinilai mendesak agar sekolah swasta bisa tetap bertahan hidup.
“Kalau mempertahankan kelas yang ada mungkin masih bisa dipahami. Tapi kalau sampai menambah rombel, jangan dulu. Kasihan sekolah swasta, mereka juga hidup di situ dan mempekerjakan banyak tenaga pendidik,” ujarnya.
Dari Krisis Siswa ke Kesejahteraan Guru
Imbas sepinya peminat di sekolah swasta nyatanya berdampak domino pada kesejahteraan guru, khususnya terkait pemotongan atau minimnya insentif. Merespons krisis ini, Heri mengaku pihaknya telah membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Langkah Konkrit menurutnya yakni mengetuk pintu Pemerintah Provinsi untuk berkoordinasi langsung dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Dinas Pendidikan Kaltim.
Heri juga menyentil manajemen sekolah swasta agar tidak pasif. Ia meminta mereka lebih agresif memperjuangkan aspirasi melalui organisasi atau asosiasi pendidikan demi memaksimalkan posisi tawar dengan pemerintah.
Komitmen Anggaran Daerah Ditantang
Meski mengkritik ketimpangan yang ada, Heri mengklaim bahwa Pemerintah Kota Bontang sejatinya tidak tinggal diam. Intervensi anggaran mulai dari bantuan pendidikan, insentif guru, hingga dukungan operasional diklaim terus mengalir untuk kedua sektor.
“Pemerintah daerah sebenarnya tidak diam. Banyak solusi sudah dilakukan, termasuk mendorong kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta,” imbuhnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa mutu pendidikan Bontang tidak akan pernah merata jika ego berebut siswa masih dipelihara. “Kalau kita punya visi yang sama, persoalan pendidikan ini bisa diselesaikan bersama. Jika tidak, ketimpangan ini akan terus menjadi rapor merah,” pungkasnya. (BJS)
