Inspirasa.co – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Edi Damansyah didiskualifikasi dari pencalonan sebagai bupati, serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).
Proses PSU dijadwalkan untuk dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah keputusan dibacakan
Keputusan ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan gugatan sengketa Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) 2024, yang diajukan oleh pasangan calon Dendi Suryadi dan Alief Turiadi pada Senin (24/2/2025).
Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Edi Damansyah didiskualifikasi karena dianggap telah menjabat lebih dari dua periode.
Disebutkan Edi Damansyah telah menjabat dua periode dari 2017-2019. Dimana ia melanjutkan masa jabatan pada 2019, dan kembali maju pada 2024.
Olehnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan sengketa Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) 2024 yang diajukan oleh pasangan calon Dendi Suryadi dan Alief Turiadi
“MK menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara tanggal 6 Desember 2024,” kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah saat membacakan putusan perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025.
MK juga memerintahkan partai politik pengusung untuk mengganti Edi Damansyah sebagai calon bupati, namun posisi Rendi Solihin sebagai calon wakil bupati tetap tidak berubah.
KPU Kukar diminta untuk segera melaksanakan PSU dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang digunakan pada pemungutan suara sebelumnya.
Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (BUawaslu) juga ditugaskan untuk melakukan supervisi dan koordinasi guna mengawal jalannya PSU sesuai dengan peraturan yang berlaku. (*)
Discussion about this post