Inspirarasa.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bontang memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi Golkar, Rustam, dalam Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Rabu (17/6/2026).
Rustam menegaskan bahwa capaian keuangan Bontang sepanjang 2025 menunjukkan performa yang solid. Indikator utamanya adalah keberhasilan Pemkot Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Opini WTP ini menjadi bukti sahih bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan di atas rel akuntabilitas dan transparansi,” ujar Rustam.
Melirik Postur Keuangan APBD Bontang 2025
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang dipaparkan, performa fiskal Kota Bontang mencatatkan rapor hijau di berbagai sektor:
1. Realisasi Pendapatan Daerah: Mencapai Rp2,84 triliun atau 98,49% dari target Rp2,89 triliun.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Menjadi primadona dengan realisasi Rp400 miliar lebih (104%), melampaui target awal sebesar Rp384 miliar.
3. Pendapatan Transfer: Terealisasi Rp2,42 triliun (97,77%) dari target Rp2,47 triliun.
4. Lain-Lain Pendapatan Sah: Terealisasi Rp24 miliar (85,55%).
Rustam menilai, lonjakan PAD mencerminkan optimalisasi yang agresif pada sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber sah lainnya.
Efisiensi Belanja dan Catatan SiLPA
Di sisi belanja daerah, realisasi mencapai Rp2,95 triliun atau sekitar 93,01 persen dari total anggaran Rp3,17 triliun. Belanja operasi tercatat terealisasi sekitar 93,20 persen, sedangkan belanja modal mencapai 93,14 persen dari anggaran yang dialokasikan.
Sementara itu, pembiayaan daerah terserap sempurna 100% (Rp282,15 miliar). Melalui kalkulasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, Pemkot Bontang mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp178 miliar lebih.
Dampak bagi Masyarakat
Fraksi Golkar menggarisbawahi bahwa keberhasilan fiskal ini tidak sekadar angka di atas kertas, melainkan berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Penurunan angka kemiskinan dan berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi bukti konkretnya.
“Keberhasilan menekan kemiskinan dan pengangguran membuktikan bahwa pembangunan di Bontang memberikan manfaat nyata dalam menaikkan taraf hidup dan membuka lapangan kerja baru,” tegas Rustam.
Catatan untuk Pemkot Bontang di Tahun 2026
Sebagai penutup, Fraksi Golkar mengingatkan Pemkot Bontang untuk tidak cepat berpuas diri. Rustam mendesak pemerintah agar momentum positif ini dijadikan pijakan untuk:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
2. Memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.
3. Memastikan APBD 2026 dirancang dan dieksekusi secara pro-rakyat.
“Capaian yang sudah baik ini wajib dipertahankan dan ditingkatkan. Tujuannya satu: agar kue pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kota Bontang,” pungkasnya.
