Inspirasa.co – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.
Desakan ini dianggap perlu dilakukan setelah enam orang tewas dalam aksi demonstrasi di seluruh Indonesia, yang dipicu oleh kemarahan atas fasilitas mewah yang diberikan anggota parlemen.
“Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani. Senin (1/9/2025).
Kantor hak asasi manusia PBB menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum dan HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan pemerintah.
Juru bicara itu mengatakan semua pasukan keamanan, termasuk militer, ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh polisi.
“Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, serta menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan terhadap pertemuan publik,” ujar Shamdasani.
Ia juga menekankan pentingnya media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.
Aksi demonstrasi dimulai dengan damai, tetapi berubah menjadi kekerasan terhadap unit polisi paramiliter elit negara itu setelah rekaman menunjukkan kendaraan taktis atau rantis Brimob menabrak pengemudi ojol Affan Kurniawan pada 28 Agustus.
Protes telah menyebar dari Jakarta ke kota-kota besar lainnya, dan kerusuhan terparah sejak Presiden Prabowo Subianto memimpin kurang dari setahun yang lalu.
Discussion about this post