SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa, 29 April 2025, bersama puluhan karyawan Rumah Sakit H Darjat (RSHD) Samarinda, menyusul keluhan berlarut terkait hak-hak tenaga kerja yang belum dipenuhi. Namun, absennya pihak manajemen RSHD dalam rapat yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim menambah kekecewaan para legislator dan pekerja.
Pertemuan lanjutan ini merupakan respons atas RDP sebelumnya, di mana para karyawan mengadukan beragam persoalan serius, seperti keterlambatan gaji hingga dugaan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sayangnya, manajemen RSHD kembali absen dalam forum resmi tersebut dan hanya mengirimkan kuasa hukum yang kemudian diminta keluar oleh Komisi IV.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengecam ketidakhadiran tersebut. Menurutnya, forum RDP memerlukan kehadiran pengambil kebijakan langsung, bukan perwakilan hukum.
“Kita undang manajemen, bukan kuasa hukum. DPR bukan lembaga yudikatif. Kehadiran legal tidak memberikan solusi konkret terhadap masalah yang dihadapi karyawan,” tegas Andi kepada awak media.
Komisi IV menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga pihak manajemen RSHD bersedia hadir dan memberikan klarifikasi resmi. Rencana pemanggilan ulang pun tengah disusun sebagai langkah selanjutnya.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan adalah hal yang krusial. Jika dibiarkan, ini bisa mencederai ekosistem kesehatan secara keseluruhan,” ujar Andi. (Adv)
Discussion about this post