Inspirasa.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji berharap agar Pj Gubernur Kaltim melakukan revisi terhadap Pergub 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.
Hal tersebut disampaikan Seno Aji usai menyerahkan hasil reses anggota DPRD Kaltim Kepada Pemprov Kaltim. Ia berisi berbagai usulan dan aspirasi masyarakat pasca pelaksanaan serap aspirasi oleh dewan di Dapil masing-masing.
Seno aji mengatakan, banyak keluhan disampaikan masyarakat ketika reses. Namun sebagian besar mengeluhkan soal kondisi infrastruktur publik, semisal jalan rusak atau perlunya dibangun jembatan. Namun Pergub 49 seolah menjadi kendala bagi Anggota DPRD Kaltim untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Pasalnya, pergub tersebut mengatur batas maksimal serapan aspirasi yang bisa direalisasikan.
“Pada Pergub 49/2020 memberikan batasan yang sempit tentang pemberian bantuan melalui dana aspirasi atau usulan program pembangunan daerah pada ABPD Kaltim. Padahal, hal tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat,” beber Seno Aji ketika ditemui di kantornya belum lama ini.
Politisi Gerindra itu bilang, bukannya ia tak puas dengan batasan nominal sebesar Rp2,5 miliar untuk realisasi serapan aspirasi. Namun menuurtnya batasan minimal itu dianggap terlalu besar dibandingkan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang masuk.
“Maka guna memaksimalkan dan mempercepat penyelesaian yang menjadi aspirasi masyarakat, maka Kami akan Meminta Kepada Pj Gubernur Kaltim agar Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah di revisi,” tutupnya.(Advertorial/DPRD Kaltim)
Discussion about this post