Setelah Presiden Koreksi Kebijakan Bahlil, Ketua Umum JMSI Saran Pantau Pemotongan Anggaran Sri Mulyani

Inspirasa.co – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) meminta Presiden Prabowo Subianto mengoreksi kebijakan para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Permintaan itu seiring kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait distribusi gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang sempat menimbulkan gejolak di masyarakat.

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengapresiasi respon cepat presiden yang menginstruksikan agar pengecer elpiji bersubsidi kembali melakukan penjualan setelah di-shut down oleh Bahlil. Langkah tersebut dinilai sebagai bukti keseriusan Prabowo dalam isu kesejahteraan rakyat.

Menurut Teguh, respon Prabowo juga dapat diartikan sebagai peringatan tegas bahwa semua pembantu presiden harus bekerja sesuai visi dan misi kepala negara.

Tidak boleh ada kebijakan yang menyeberang dan menyengsarakan rakyat dan dapat berdampak pada runtuhnya kewibawaan pemerintah dan presiden.

“Media melaporkan dengan sangat baik kekisruhan yang terjadi di lapangan akibat kebijakan itu,“ ujar Teguh usai menjadi pembicara dalam podcast mengenai reunifikasi Korea di Forum Keadilan TV di Jakarta, Selasa sore, 4 Februari 2025.

“Sempat muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa presiden membiarkan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tetapi, anggapan itu runtuh setelah sikap presiden membela kepentingan rakyat disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad,” lanjutnya.

Setelah mengoreksi kebijakan keliru Menteri Bahlil Lahadalia, Teguh juga menyarankan Presiden Prabowo meninjau program pemotongan anggaran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kebijakan itu berdalih efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

Pemotongan anggaran itu dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Bahkan, government shutdown yang berarti merusak kualitas pelayanan rakyat.

Teguh menambahkan, kebijakan umum Presiden Prabowo adalah menghindarkan kebocoran dan pemborosan yang selama ini terjadi dan terkesan dibiarkan.

Lebih lanjut dinyatakan, Sri Mulyani semestinya menerjemahkan kebijakan umum itu pada tataran teknis yang lebih kreatif. Dengan demikian, sektor penerimaan dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan kinerja pemerintah dalam melayani kebutuhan rakyat.

“Saya curiga, menteri-menteri seperti ini sengaja mengambil kebijakan yang berdampak pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap presiden. Ini sangat tidak elok,” ungkap Teguh. (*)