SAMARINDA – Ketidakharmonisan antara program pembangunan Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur kembali disorot. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, memperingatkan bahwa kurangnya sinergi lintas wilayah dalam tahap perencanaan dapat memicu inefisiensi anggaran dan membuat pembangunan kehilangan arah.
“Program provinsi dan kabupaten/kota selama ini jalan sendiri-sendiri. Harusnya bisa disinergikan sejak awal agar tidak tumpang tindih,” ujar Syarifatul, legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang.
Menurutnya, pembangunan yang tidak terkoordinasi hanya akan menghasilkan proyek-proyek yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat secara riil.
Ia mendorong agar rapat koordinasi (rakor) lintas tingkatan pemerintahan menjadi agenda tetap dan substansial. Keterlibatan gubernur, Sekda, Bappeda, serta DPRD dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menurutnya, sangat penting untuk membentuk kesatuan arah pembangunan.
“Rakor ini penting untuk menghindari duplikasi dan menyesuaikan program dengan kondisi nyata di lapangan,” jelasnya.
Desakan ini datang di tengah kabar penurunan alokasi anggaran fiskal Kalimantan Timur dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun. Kondisi ini, kata Syarifatul, menuntut efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi dalam merancang kebijakan pembangunan.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pelibatan sektor swasta dalam mendukung program-program strategis daerah, termasuk program unggulan seperti gratis pol dan jos pol.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Kaltim, agar pelaksanaan gratis pol dan jos pol ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” tandasnya.
Kurangnya koordinasi lintas wilayah tidak hanya menyia-nyiakan anggaran, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola pembangunan. Di tengah tantangan fiskal dan tingginya ekspektasi masyarakat,
Syarifatul menggarisbawahi bahwa sinergi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat Kaltim. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post