Samarinda — Keberadaan Teras Samarinda Tahap II dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat selama kawasan tersebut belum difungsikan secara penuh.
DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota segera menuntaskan berbagai kendala yang masih menghambat operasional kawasan tepian Sungai Mahakam tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada penyelesaian konstruksi semata. Menurutnya, manfaat proyek baru bisa dirasakan ketika fasilitas yang dibangun benar-benar digunakan oleh masyarakat.
Ia menilai Teras Samarinda Tahap II yang membentang dari kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur hingga Dermaga Mahakam Ilir memiliki potensi besar sebagai ruang publik sekaligus pusat aktivitas ekonomi warga.
“Kalau secara kontrak sebenarnya sudah harus selesai pada 2025. Maka di 2026 ini, harapan kita fasilitas itu sudah benar-benar beroperasi dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya, Selasa (2/6/26).
Rohim menekankan seluruh persoalan teknis maupun administratif yang masih menjadi penghambat harus segera diselesaikan agar kawasan tersebut tidak terlalu lama menunggu untuk difungsikan.
Menurutnya, proyek yang sudah selesai dibangun tetapi belum bisa digunakan berisiko mengurangi nilai manfaat investasi pembangunan yang telah dikeluarkan pemerintah.
“Jangan sampai ada proyek yang sudah selesai dibangun, tetapi tidak bisa digunakan. Itu justru menjadi tidak optimal dan berpotensi mubazir,” tegasnya.
Politikus PKS tersebut menilai Teras Samarinda merupakan bagian dari upaya memperkuat wajah baru Kota Samarinda melalui pengembangan kawasan tepian sungai yang lebih modern, nyaman, dan produktif. Karena itu, keberadaannya harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pariwisata.
Selain menyoroti Teras Samarinda II, DPRD juga meminta pemerintah mempercepat pengoperasian berbagai proyek lain yang telah rampung dikerjakan pada tahun anggaran sebelumnya.
Rohim menyebut fasilitas publik, kolam retensi, hingga infrastruktur pendukung lainnya perlu segera dimanfaatkan agar manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan warga.
“Bukan hanya Teras Samarinda, tapi semua proyek. Mau itu kolam retensi, fasilitas publik, atau infrastruktur lainnya, kalau sudah selesai ya harus langsung difungsikan,” katanya.
Ia menegaskan ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kalau hanya selesai dibangun tapi tidak berfungsi, maka manfaatnya tidak dirasakan warga. Itu yang harus dihindari,” pungkasnya.(adv)
