Inspirasa.co – DPRD Bontang mendukung keputusan pemerintah menunda revitalisasi Waduk Kanaan di tengah tekanan fiskal daerah. Namun, di saat yang sama, pemerintah diminta tetap agresif memperjuangkan proyek Bendungan Suka Rahmat sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini tidak memungkinkan seluruh proyek besar dijalankan bersamaan. Pemotongan anggaran yang mencapai lebih dari 50 persen membuat pemerintah harus memprioritaskan belanja wajib seperti gaji pegawai dan pendidikan.
“Kalau proyek besar tidak ditunda, saya khawatir justru gaji pegawai atau biaya pendidikan yang dikorbankan. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Menurut Sahib, Waduk Kanaan memang masuk skala prioritas karena berkaitan dengan pengendalian banjir. Namun penundaan selama satu tahun dinilai lebih realistis dibanding memaksakan proyek di tengah keterbatasan anggaran.
Meski demikian, ia meminta Pemkot Bontang tetap aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan banjir, termasuk normalisasi sungai dan bantuan pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti mandeknya proyek Bendungan Suka Rahmat yang hingga kini belum menunjukkan progres signifikan. Sahib menilai proyek tersebut berpotensi hanya menjadi wacana jika tidak ada sinergi serius antara Pemkot Bontang, Pemkab Kutai Timur, dan Pemprov Kaltim.
“Harus ada progres tiap tahun. Jangan hanya dibahas terus tanpa kejelasan,” tegasnya.
Ia menilai bendungan tersebut memiliki manfaat besar, mulai dari pengurangan banjir, penyediaan air baku, hingga potensi pengembangan wisata. Karena itu, kepala daerah diminta lebih agresif memperjuangkan dukungan anggaran ke pemerintah provinsi maupun pusat.
“Bontang ini daerah strategis penghasil gas dan pupuk. Itu harus jadi kekuatan untuk meminta perhatian lebih dari pusat,” pungkasnya. (BJS)
