Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, menyatakan keprihatinannya terhadap tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan di Kaltim. Ia menegaskan, pemerintah provinsi perlu bersikap lebih tanggap dan konkret dalam menghadapi persoalan ini.
Menurut Agus, fenomena PHK tidak bisa lagi dianggap sekadar urusan antara perusahaan dan karyawan. Ia menilai dampaknya sudah masuk ke ranah persoalan sosial yang lebih luas, yang menuntut kehadiran dan kebijakan cepat dari pemerintah daerah.
“Pemerintah harus hadir untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, terutama melalui sektor-sektor seperti UMKM yang saat ini sedang digalakkan. Tapi itu kan tidak bisa instan, pasti butuh tahapan-tahapan secara stimulan,” kata Agus Aras.
Ia menekankan pentingnya UMKM sebagai pilar ekonomi alternatif untuk masyarakat yang terdampak PHK. Namun, Agus mengingatkan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup dengan respons sesaat. Diperlukan strategi yang terukur dan berkelanjutan agar benar-benar menjadi solusi jangka panjang.
Selain itu, Agus mengkritik lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menangani dampak PHK. Menurutnya, masih banyak program pemulihan ekonomi yang berjalan terpisah-pisah, sehingga kurang efektif dalam menjangkau pekerja yang terdampak.
Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk mulai membangun sistem deteksi dini terhadap kondisi dunia usaha dan ketenagakerjaan. Dengan demikian, potensi PHK massal bisa diantisipasi lebih cepat, dan pemerintah bisa menyiapkan langkah intervensi yang lebih matang.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal agar kebijakan pemulihan ekonomi tidak hanya fokus pada pertumbuhan angka makro, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.
“PHK itu bukan sekadar kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan harapan. Di situlah pemerintah harus hadir lebih kuat,” tegas Agus Aras. (Adv/DPRD Kaltim)
Discussion about this post