Damayanti Ingatkan Pemerintah Jangan Abaikan Wilayah 3T dalam Program Layanan Gratis

Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan gratis tidak boleh hanya menjadi slogan kebijakan.

Pernyataan tersebut, menyusul kekhawatiran atas ketimpangan pelayanan dasar yang masih terjadi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam keterangannya, Damayanti menyoroti pentingnya membangun sarana dan prasarana pendukung secara merata agar layanan publik benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pelosok Kalimantan Timur.

“Kalau masyarakat di daerah terpencil saja tidak bisa menjangkau puskesmas atau sekolah, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan layanan yang katanya gratis itu?” ujarnya tegas.

Ia menekankan bahwa keadilan sosial harus menjadi landasan dalam perumusan kebijakan publik. Menurutnya, negara tak boleh hanya hadir di kota-kota besar yang mudah dijangkau, tetapi harus memperhatikan daerah dengan tantangan geografis tinggi.

“Pemerintah harus peka terhadap kondisi di lapangan. Jangan hanya hadir di pusat kota. Harus ada pemetaan yang akurat dan serius terhadap infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah 3T,” imbuh legislator dari Dapil Balikpapan itu.

Tak hanya soal infrastruktur, Damayanti juga menyoroti ketimpangan insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. Menurutnya, mereka yang bekerja di wilayah 3T menghadapi risiko dan pengorbanan lebih besar, sehingga layak mendapatkan apresiasi dan dukungan lebih.

“Kalau insentifnya sama saja, tentu semua orang akan memilih bertugas di kota. Kita perlu kebijakan afirmatif agar tenaga profesional bersedia mengabdi di daerah-daerah sulit,” katanya.

Lebih jauh, Komisi IV DPRD Kaltim disebutnya terus mendorong Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan menyeluruh terkait kondisi layanan dasar di daerah-daerah yang belum tersentuh. Ia mengingatkan bahwa tanpa data dan strategi yang jelas, program layanan kesehatan dan pendidikan gratis hanya akan dirasakan oleh masyarakat perkotaan.

Damayanti juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar program nasional seperti transformasi layanan primer dan revitalisasi pendidikan dapat selaras dengan kebutuhan khas Kalimantan Timur.

“Wilayah kita luas dan medan yang dihadapi tak mudah. Pemprov tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan serius dari kementerian terkait,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)